Fraksi Golkar Tak Beri Sanksi Anggotanya yang Dukung Hak Angket KPK

Kompas.com - 27/04/2017, 19:53 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar menolak usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, pihaknya konsisten mendukung segala upaya penegakan hukum, termasuk yang dilakukan KPK.

"Fraksi Partai Golkar tidak dalam posisi untuk mendukung. Kami justru mengimbau untuk teman-teman berpikiran lebih jernih karena apa pun yang menjadikan isu di sana telah dan bisa dibahas kembali dalam Komisi III," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

(Baca juga: Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?)

Namun, terkait hak angket ini, Fraksi Partai Golkar tidak memberi instruksi kepada anggotanya untuk menolak hak angket tersebut.

Agus mengatakan, pihaknya memahami keinginan beberapa anggota yang ingin hak angket tersebut digulirkan. Hak angket, kata dia, merupakan hak masing-masing anggota dewan.

(Baca juga: Hak Angket untuk Lemahkan KPK)

 

Meski fraksi menolak hak angket, namun fraksi tak akan memberi sanksi terhadap anggotanya yang menandatangani hak angket.

"Silakan memakai atau tidak memakai (hak mengajukan angket). Kalau ada teman-teman fraksi yang sudah tanda tangan tidak masalah, kami tidak akan berikan sanksi," ujar Agus.

"Karena kami mengerti apabila ada keinginan dari mereka untuk mendapat jawaban yang diinginkan," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X