Olly Dondokambey hingga Keponakan Novanto Jadi Saksi Sidang Kesebelas E-KTP - Kompas.com

Olly Dondokambey hingga Keponakan Novanto Jadi Saksi Sidang Kesebelas E-KTP

Kompas.com - 27/04/2017, 09:02 WIB
ISTIMEWA Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/4/2017). Dalam sidang kesebelas ini, rencananya akan dihadirkan 10 saksi.

Menurut Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, sepuluh saksi yang akan dihadirkan mulai dari mantan anggota Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey, hingga keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.

Dalam surat dakwaan, Olly yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan itu disebut menerima uang 1,2 juta dollar AS dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Namun itu dibantah Olly. 

(Baca: Dakwaan Korupsi E-KTP, Olly Dondokambey Terima 1,2 Juta Dollar AS)

Sementara, Irvanto merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera, yang merupakan salah satu perusahaan yang terlibat dalam konsorsium pelaksana proyek e-KTP.

Selain itu, saksi lainnya adalah empat anggota panitia pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yakni Mahmud dan Henry Manik. Kemudian, Joko Kartiko Krisno dan Toto Prasetyo.

(Baca: Olly Dondokambey: Tak Kenal Andi, Bagaimana Bisa Uang Dollar Diantar ke Saya?)

Kemudian, Manager Government Public Sector I PT Astragraphia, Mayus Bangun. Selain itu, tim dari PT Java Trade Utama, Evi Andi Noor Halim.

Saksi lainnya adalah EP Yulianto yang mewakili PT Sandipala Arthapura. Yulianto selaku koordinator pekerjaan penerbitan, personalisasi dan distribusi kartu.

Kemudian, saksi lain yang akan dipanggil adalah Mudji Rachmat Kurniawan dari PT Softob Technology Indonesia.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Megapolitan
Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Regional
Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Nasional
Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Regional
Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Internasional
Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Nasional
Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Internasional
Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Internasional
Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Megapolitan
'Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu'

"Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu"

Regional
[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

Megapolitan
Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Nasional
JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

Regional
Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Internasional
Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi 'Gimmick' untuk Dongkrak Suara

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Nasional

Close Ads X