Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus E-KTP Ancam Soliditas Golkar?

Kompas.com - 26/04/2017, 06:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus hukum yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memantik pergolakan internal partai itu.

Novanto, yang juga Ketua DPR, dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pencegahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Novanto berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. 

 

Sejumlah elite partai sekuat tenaga meyakinkan publik bahwa Golkar masih solid di bawah kepengurusan Setya Novanto.

Namun setidaknya dalam dua hari terakhir, ada pernyataan yang mencerminkan soliditas Golar mulai terancam dari sejumlah pengurus partai. 

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai pada Senin (24/4/2017), misalnya.

Dalam sebuah acara diskusi ia mengungkapkan bahwa Novanto hampir pasti ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat pencegahan Novanto ke luar negeri dianggap menjadi tanda awal. (Baca: Yorrys Raweyai: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP)

Partai Golkar, kata dia, akan merespons hal itu dengan digelarnya proses internal yang enggan dibeberkannya.

Sehari berselang, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menanggapi Yoryys.

Dalam Konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Idrus mengaku sudah menghubungi Yorrys untuk meminta klarifikasi.

"Maksud Bang Yorrys, Partai Golkar dalam kondisi apapun harus siap. Tidak ada masalah (saja) harus siap apalagi kalau ada masalah," ucap Idrus.

Idrus untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa Golkar tak akan menggelar Munaslub. Ia mengklaim bahwa pada rapat-rapat tingkat nasional Golkar, semua menyatakan akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Novanto.

(Baca: Idrus Marham: Semua Kader Golkar Solid Dukung Novanto)

Beberapa alasan melatari dukungan tersebut. Salah satunya karena capaian kepengurusan Novanto.

"Dalam waktu tidak terlalu lama, ada prestasi-prestasi yang dilakukan kepemimpinan Setya Novanto," tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com