Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Tak Mungkin Sengsarakan Rakyat, apalagi Zalim

Kompas.com - 25/04/2017, 11:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak menzalimi masyarakat saat menjabat Presiden RI pada dua periode pemerintahan lalu.

Hal itu menjawab pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai pemerintahan SBY-Boediono zalim karena menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tinggi ke pengusaha kecil.

"Pasti tidak akan menyesengsarakan rakyat apalagi zalim. Karena kita tahu integritas dan kapasitas beliau berdua yang dikenal sangat dekat dengan rakyat dan memasyarakat," kata Roy melalui pesan singkat, Selasa (25/4/2017).

Adapun SBY dan JK sebelumnya juga sempat berpasangan pada periode 2004. Meski begitu, kata Roy, pihaknya senyum-senyum saja jika mendapat kritik semacam itu.

(Baca: JK Sebut Pemerintahan SBY Zalim terhadap Pengusaha Kecil)

"Senyum-senyum saja," ucap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu.

Roy pun mengaku sepakat dengan pernyataan yang telah dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Syarief mengakui, bunga yang diberlakukan untuk UKM saat itu cukup tinggi, yakni 22 persen. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah saat itu menggunakan sistem bunga menurun setiap bulannya. Sehingga, jika sistem bunganya dihitung flat, maka angka per bulannya hanya sekitar 10-11 persen.

Ia justru balik mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan suku bunga KUR hingga 7 persen.

(Baca: Pemerintahan SBY Disebut Zalim oleh JK, Ini kata Eks Menteri KUKM)

Namun, ia menegaskan bahwa yang lebih dibutuhkan pengusaha kecil bukan lah bunga yang rendah, namun kemudahan untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri.

Syarief lalu mengingatkan, pada era SBY ada 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bisa menyalurkan KUR. Pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia pun mudah mendapatkan akses perbankan. Namun kini, hanya sedikit bank yang bisa menyalurkan KUR.

"Bukan mau menjelekkan, tetapi bank yang menyalurkan kredit itu diperkecil sekarang tidak lebih dari 10. Semuanya tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia," ucap Syarief.

"Bagaimana kalau suku bunga rendah tapi susah aksesnya sekarang? (akses KUR) kurang merata di indonesia, hanya di kota besar, tidak sampai ke pedalaman," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com