Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan SBY Disebut Zalim oleh JK, Ini kata Eks Menteri KUKM

Kompas.com - 25/04/2017, 08:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono zalim karena menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tinggi ke pengusaha kecil.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di era SBY, Syarief Hasan, angkat bicara soal pernyataan JK tersebut.

Syarief mengakui, bunga yang diberlakukan untuk UKM saat itu cukup tinggi, yakni 22 persen.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah saat itu menggunakan sistem bunga menurun setiap bulannya.

Sehingga, jika sistem bunganya dihitung flat, maka angka per bulannya hanya sekitar 10-11 persen.

"Tergantung dari kacamata memandang, sama saja sebenarnya. Sangat keliru (dibilang kezaliman)," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (25/4/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini pun balik mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan suku bunga KUR hingga 7 persen.

Namun, ia menegaskan bahwa yang lebih dibutuhkan pengusaha kecil bukan lah bunga yang rendah, namun kemudahan untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri.

Syarief lalu mengingatkan, pada era SBY ada 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bisa menyalurkan KUR.

Pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia pun mudah mendapatkan akses perbankan. Namun kini, hanya sedikit bank yang bisa menyalurkan KUR.

"Bukan mau menjelekkan, tetapi bank yang menyalurkan kredit itu diperkecil sekarang tidak lebih dari 10. Semuanya tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia," ucap Syarief.

"Bagaiama kalau suku bunga rendah tapi susah aksesnya. sekarang? (akses KUR) kurang merata di indonesia, hanya di kota besar, tidak sampai ke pedalaman," tambah dia.

Jusuf Kalla sebelumnya menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono telah melakukan suatu kezaliman terhadap rakyat.

Hal ini disampaikan Kalla saat menutup Forum Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta, Senin (24/6/2017).

(Baca: JK Sebut Pemerintahan SBY Zalim terhadap Pengusaha Kecil)

Kalla mengatakan, saat SBY masih berpasangan dengannya pada 2004-2009, Kalla menyebut bunga untuk KUR pengusaha kecil hanya 10-11 persen.

Namun, setelah SBY melanjutkan pemerintahan periode kedua bersama Boediono, bunga KUR untuk pengusaha kecil dinaikkan hingga 23 persen. Sementara bunga bagi pengusaha besar yang akan mengajukan kredit tetap sama. 

Kompas TV Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat atas kabar hoax yang kerap menyerangnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com