Pergesekan Pasca Pilkada Dinilai Tak Akan Sekeras yang Diperkirakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada DKI Jakarta telah usai. Warga DKI hanya tinggal menunggu hasil akhir penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, pergesekan yang ditimbulkan akibat perbedaan pilihan pada Pilkada DKI masih belum reda sepenuhnya.

Meski begitu, Ahli Tata Kota Marco Kusumawijaya menuturkan, konflik pada Pilkada DKI tak akan terjadi sekeras yang diperkirakan.

"Sebetulnya dugaan akan konflik di bawah tidak terjadi sekeras yang diperkirakan. Damai-damai saja. Meski ada yang ditangkap dan sebagainya," kata Marco dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

Ia menambahkan, sejumlah masyarakat berpikir, program di DKI akan terhambat dengan kalahnya pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Baca: Taufik Nilai Pertemuan Anies dan Ahok Bisa Redakan Tensi Pendukung

Misalnya program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), hingga birokrasi yang korup akan kembali.

"Saya rasa tidak demikian. 10 tahun terakhir warga Jakarta sudah terbiasa melihat apa yang baik sudah terlewati," ujarnya.

Ia mencontohkan Mass Rapid Transit (MRT). Proyek tersebut telah dimulai sejak gubernur DKI Fauzi Bowo alias Foke, Joko Widodo, Ahok, dan nantinya akan diresmikan pada masa pemerintahan Anies Baswedan.

"Begitu juga Transjakarta. Kan tidak mungkin dihentikan," tutur dia.

Baca: Anies: Semua Pendukung Harus Ciptakan Suasana Sejuk

Ketegangan memang tak terelakkan terhadap hal-hal yang akan dibalik sama sekali. Misalnya reklamasi dihentikan atau penggusuran yang nantinya tak akan ditemukan lagi di masa kepemimpinan Anies melainkan digantikan dengan program perumahan.

"Itu yang sifatnya berbeda dari sebelumnya. Tapi saya rasa itu tidak akan melanjutkan ketegangan, malah akan menimbulkan kedamaian," kata Marco.