Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Banyak Faktor Ahok Kalah, Salah Satunya Keluhan Birokrat

Kompas.com - 21/04/2017, 08:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat harus menelan kekalahan dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada gelaran Pilkada DKI Jakarta. Beberapa hal dinilai menjadi penyebab kekalahan pasangan petahana itu.

"Enggak bisa direduksi dalam satu sebab, banyak hal saya kira," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Salah satunya adalah "curhatan" dari warga. Hendrawan menceritakan sejumlah keluhan yang diterimanya terhadap Ahok yang diungkapkan oleh birokrat hingga pengusaha.

"Birokrat yang saya temui mengatakan 'haduh, kalau Ahok menang lagi, penderitaan kami semakin panjang, enggak bisa main-main anggaran'. Pengusaha yang saya temui 'apa sih untungnya Ahok sebagai gubernur. Pajak dinaikkan'," ungkap Hendrawan.

(Baca: Pekan yang Berat bagi Ahok...)

"Beberapa orang lainnya, 'duh nanti kami kemaraunya lebih panjang lagi'," sambung dia.

Persoalan koordinasi juga dinilai sebagai penyebab lainnya. Namun, Hendrawan mengatakan, hal itu terjadi pada setiap parpol saat bekerja sama dengan parpol lainnya di sebuah daerah.

Sedangkan DKI dianggap menjadi salah satu wilayah dengan pertarungan politik cukup kuat. Ia mencontohkan kader partai A dam partai B di Jakarta Utara.

(Baca: Pil Pahit Kekalahan Ahok dan Rano Karno Sinyal untuk PDI-P)

Dua kader partai pendukung tersebut dipaksa mesti berkoalisi pada Pilkada DKI, padahal keduanya harus bersaing pada kesempatan lainnya.

"Anda yang saya tahu nanti akan jadi musuh saya 2019, eh sekarang saya kerja sama dengan Anda. Susah dong. Begitu saya punya kantong (pemilih) yang sudah relatif jadi pendukung, masa mau mengajak lawan dengan sukarela," tuturnya.

Kompas TV Jakarta akan punya gubernur baru, meskipun keputusan ini belum diresmikan KPU DKI Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com