Kompas.com - 21/04/2017, 07:08 WIB
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam Konser Gue 2 di Senayan, Sabtu (4/2/2017) KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam Konser Gue 2 di Senayan, Sabtu (4/2/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pada Pilkada DKI Jakarta dinilai belum tentu terulang pada Pilkada 2018 mendatang.

Adapun pada Pilkada DKI, PDI-P berkoalisi dengan Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Hanura untuk mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Belakangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut bergabung.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno meyakini koalisi di daerah-daerah lainnya masih akan cair bergantung pada tiga hal tingkat hubungan manusia, yakni hubungan struktural, fungsional dan personal.

"Contoh, menantunya di Demokrat, ibunya di PKB. Kan kalau koalisi lebih mudah," ucap Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

(Baca: Pil Pahit Kekalahan Ahok dan Rano Karno Sinyal untuk PDI-P)

Meski isu SARA begitu kental pada Pilkada DKI, namun Hendrawan menilai hal itu belum tentu terjadi di Pilkada daerah lain. Menurutnya, isu tersebut dimanfaatkan di DKI dikarenakan sosok Ahok yang terbilang fenomenal.

Adapun PDI-P sudah mulai melakukan penjaringan sejumlah nama untuk Pilkada 2018, terutama Pemilihan Gubernur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Instruksinya sudah keluar minggu lalu untuk mulai menjaring," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR itu.

(Baca: Hasil Final "Real Count" KPU: Anies-Sandi 57,95%, Ahok-Djarot 42,05%)

Dari 17 provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur 2018 mendatang, PDI-P dapat mengusung pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi di lima daerah, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat.

Namun, Hendrawan enggan menyebutkan nama-nama calon yang mengerucut bagi setiap daerah. Menurutnya, di tahap penjaringan semua nama populer dimasukkan untuk kemudian masuk ke tahap penyaringan.

"Nama-nama itu nanti dikumpulkan, dibahas di DPP, Kemudian disurvei. Surveinya harus tiga kali," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Nasional
2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Nasional
Jokowi: Pakai Masker, Kita Tak Tahu Siapa yang Bawa Virus

Jokowi: Pakai Masker, Kita Tak Tahu Siapa yang Bawa Virus

Nasional
Polri Dalami Ribuan Kartu SIM yang Ditemukan dari Tersangka Pinjol Ilegal

Polri Dalami Ribuan Kartu SIM yang Ditemukan dari Tersangka Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Nasional
Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Nasional
Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Nasional
Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Nasional
Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Nasional
KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X