Komnas HAM Pantau Wilayah Penggusuran dan Rawan Konflik di Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut memantau penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Komisioner Komnas HAM sekaligus koordinator Tim Pilkada 2017 Siane Indriani mengatakan, fokus pemantauan dilakukan di berbagai kelompok rentan seperti pasien rumah sakit, rumah sakit jiwa, warga binaan di rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu Komnas HAM juga memantau wilayah slum area termasuk bekas lokasi penggusuran, apartemen dan rumah susun, panti sosial, serta berbagai tempat yang dinilai rawan terjadi bentrokan atau konflik horizontal di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Hal itu dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional bagi pemilih, memastikan kondisi yang kondusif di DKI Jakarta dan mendorong pengungkapan Bawaslu DKI Jakarta dalam memerangi praktik kecurangan diantaranya money politic," ujar Siane melalui keterangan tertulisnya, Rabu (19/4/2017).

Pelaksanaan pemantauan akan dipimpin langsung oleh Siane Indriani, selaku Ketua Tim Pemantauan Pilkada Serentak 2017 Komnas HAM RI dan melibatkan Komisoner lain seperti Prof. Hafid Abbas dan Dr. Maneger Nasution, MA.

Siane menjelaskan, tugas pemantauan dilakukan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Bawaslu RI tanggal 12 November 2012.

Selain itu Komnas HAM juga telah membuat Nota Kesepakatan Bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 009/NKHB/IX/2015 dan Nomor 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015.

"Berdasarkan hal tersebut Subkom Pemantauan dan Penyelidikan akan melakukan pantauan pelaksanaan Pilkada Putaran Kedua di DKI Jakarta pada 19 April 2017," ucap Siane.

Baca: Komnas HAM Pantau Pemungutan Suara Pilkada DKI Jakarta

Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta digelar hari ini. Dua pasangan bersaing untuk memperebutkan suara terbanyak masyarakat Jakarta. Ada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.