Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Minta DPR Tak Protes ke Jokowi, Fahri Hamzah Tetap "Ngotot"

Kompas.com - 18/04/2017, 15:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto menilail, DPR tidak perlu melayangkan nota protes kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan dirinya ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Novanto mengaku sudah berbicara dengan seluruh fraksi di DPR terkait hal ini.

"Tentu saya terima kasih kepada semua faksi dan juga pimpinan (DPR) yang rencana untuk mengusul surat (protes ke Jokowi). Tapi setelah saya sampaikan (tidak perlu), mereka juga bisa mengerti," kata Novanto usai menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(baca: Novanto Imbau DPR Tak Protes ke Jokowi soal Pencegahan Dirinya)

Novanto mengaku, akan bersikap kooperatif dan menghargai setiap langkah KPK dalam penyelidikan terhadap dirinya terkait kasus e-KTP.

Diwawancara di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tetap ngotot bahwa nota protes akan tetap disampaikan ke Presiden Jokowi.

Menurut Fahri, protes itu akan langsung disampaikan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden.

"Dalam rapat konsultasi itu akan disampaikan dan dijelaskan secara langsung, supaya tidak ada pertanyaan setelah itu," kata Fahri.

(baca: DPR Protes Terkait Novanto, Wapres Ingatkan KPK Tak Bisa Diintervensi)

Fahri mengaku, di sela peringatan Konferensi Asia Afrika tadi, ia sempat bicara dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait rapat konsultasi dengan Jokowi.

Pratikno, kata Fahri, berjanji akan mengatur jadwal rapat konsultasi itu.

"Mudah-mudahan setelah pilkada ini situasi juga sudah tenang, kita akan segera ketemu," tambahnya.

(baca: Yusril Ungkap Celah Hukum dalam Pencegahan Setya Novanto)

Saat ditanya soal sikap Setya Novanto yang merasa tidak perlu ada protes ke Jokowi, Fahri tetap ngotot bahwa protes tetap harus dilakukan.

Sebab, keputusan untuk melayangkan nota protes ini sudah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah yang diikuti oleh semua fraksi di DPR.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com