Kompas.com - 12/04/2017, 20:08 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengoreksi sikap DPR yang melayangkan nota protes kepada Presiden Joko Widodo atas status pencegahan Ketua DPR Setya Novanto selaku saksi dalam kasus korupsi e-KTP.

Yusril menyatakan permintaan pencegahan seorang saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan oleh undang-undang yang ikut dibuat oleh DPR dengan Presiden yang tercantum pada pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan, pasal pencegahan seorang saksi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 memang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan Nomor nomor 64/PUU-IX/2011. Dengan demikian, hanya orang yang berstatus tersangka saja yang baru bisa dicekal.

"Masalahnya, Undang-undang KPK yang membolehkan mencekal saksi, masih berlaku dan belum pernah diubah atau dibatalkan oleh MK," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu (12/4/2017).

(Baca: DPR Protes soal Pencegahan Setya Novanto, Ini Komentar Jokowi)

"Jadi kalau Novanto keberatan dicekal oleh KPK sedangkan statusnya baru sebagai saksi, maka dia bisa mengajukan uji materi ke MK untuk membatalkan pasal dalam Undang-undang KPK yang membolehkan mencekal seseorang yang baru berstatus saksi," lanjut dia.

Selain itu, Yusril menuturkan, Novanto bisa menempuh langkah hukum lain yakni dengan menggugat KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji apakah keputusan cekal itu beralasan secara hukum atau tidak. Sebabnya, pencegahan itu diminta KPK dengan sebuah Surat Keputusan.

"Sebagai Ketua DPR sudah sepantasnya Novanto melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional dengan menempuh jalur hukum, bukan DPR melakukan protes ke Presiden. Apalagi semua tahu bahwa KPK adalah lembaga independen yang bukan bawahan Presiden," papar Yusril.

(Baca: Dicegah ke Luar Negeri, Ini Tanggapan Setya Novanto)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke Luar Negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-IX/2011.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Nasional
Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Nasional
Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Nasional
Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Nasional
Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.