Agus Rahardjo: Yang Harus Direvisi Itu UU Tipikor

Kompas.com - 13/04/2017, 05:05 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya tidak memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Agus menilai, dengan UU KPK yang masih berlaku pihaknya masih memiliki kekuatan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Kami sudah tekankan berkali-kali dengan UU KPK yang sekarang itu sudah cukup, sudah bisa melaksanakan tugasnya," kata Agus di Markas Slank, Jalan Potlot III, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017).

Menurut Agus, yang perlu dilakukan revisi adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(Baca: Istana: Harusnya DPR Paham, Presiden Tak Lihat Urgensi Revisi UU KPK)

Agus menuturkan, UU 20/2001 perlu ditambah ketentuannya dalam menangani korupsi di sektor korporasi. Tata cara pemidanaan korporasi juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Justru yang harus direvisi adalah UU Tipikor. Kami inginnya tadi masukkan asset recovery, korupsi di private sector. Jadi kalau kemudian tetangga kita kemudian tiba-tiba kaya, jadi kayanya dari mana? Dari korupsi atau dari mana? Itu kita harus bisa memonitor itu," ujar Agus.

(Baca: Revisi UU KPK, Kembalinya Senjata Favorit Para Elite)

Dalam kesempatan itu, Agus mengucapakan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dalam menolak revisi UU KPK.

"Kami di KPK sangat berterima kasih karena dukungan begitu masif untuk mendukung menolak revisi UU KPK. Ini harus jadi pemahaman kita semua," ucap Agus.

Saat ini, kelanjutan rencana revisi UU KPK berada di tangan Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini Jokowi belum memberikan pernyataan resmi terhadap kelanjutan revisi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X