Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kubu di DPD Enggan Inisiasi Pertemuan Bersama

Kompas.com - 11/04/2017, 19:10 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh akibat dualisme kepemimpinan di internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlanjut.

Sejumlah anggota menunjukannya dengan walk out dari rapat paripurna DPD Senin (11/4/2017).

Anggota yang walk out tersebut kemudian bergabung dengan dua mantan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Farouk Muhammad untuk menyerahkan laporan reses.

Mereka menganggap keduanya masih merupakan pimpinan yang sah meski tiga pimpinan baru DPD telah dilantik dan memimpin rapat paripurna Senin siang.

(Baca: "Walk Out" dari Paripurna, Sejumlah Anggota DPD Hampiri Pimpinan Lama)

Adapun Hemas dan Farouk telah melayangkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali.

Isi surat itu, salah satunya meminta Hatta Ali membatalkan sumpah jabatan tiga pimpinan baru DPD.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Ketua MA. Kami akan lihat," ujar Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

 

Farouk menegaskan pihaknya patuh pada putusan hukum, yakni putusan MA yang membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Aturan tersebut mengatur masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun. Ia juga mengaku tak tahu jalan tengah yang ideal untuk permasalahan yang kini dihadapi DPD.

"Kami tidak tahu. Nanti kita lihat saja. Ya kalau kami sendiri kan tidak dianggap juga. Bagaimana? Persoalannya kan seperti itu," kata Farouk.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Di sisi lain, Oesman Sapta tak menganggap riak-riak di internal DPD tersebut sebagai bentuk kericuhan.

Meskipun rapat paripurna DPD Senin siang sempat diwarnai interupsi hingga aksi protes dari sejumlah anggota.

Senada dengan kubu Farouk-Hemas, Oesman Sapta juga tak menjawab dengan lugas saat ditanyakan mengenai solusi dari kekisruhan di internal DPD.

Ia justru melihat tak ada kericuhan di DPD melainkan, keributan kecil yang hanya melibatkan sejumlah anggota.

"Saya enggak menganggap itu tragedi. Itu kepremanan. Faktanya itu teman-teman yang tadi itu preman. Yang mana yang preman? yang teriak-teriak. Sudahlah," kata Oesman Sapta.

"Itu nanti harus orangnya sadar dulu. Itu orang lagi sakit, jangan dilawan sakit juga. Saya kan sabar," sambungnya.

(Baca: "Keributan" di DPD Belum Berakhir, Dua Kubu Pimpinan Saling Klaim Sah)

Saat disinggung mengenai kemungkinan kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan solusi.

Oesman Sapta mengaku tak keberatan. Namun ia memberi sinyal tak berkeinginan menginisiasi pertemuan tersebut.

"(Ketemu) Boleh-boleh saja. Ya Elah, saya kan 24 jam bisa dicari gampang. Kamu saja ketemu saya enggak susah," ucapnya kepada wartawan.

Kompas TV Adu Interupsi di Rapat Paripurna DPD

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com