Kompas.com - 10/04/2017, 23:35 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan bebas visa yang diberlalukukan Indonesia kepada 169 negara dievaluasi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, memandang kebijakan tersebut tak banyak menguntungkan Indonesia sebab tak berlaku sebaliknga bagi WNI yang datang ke 169 negara tersebut.

"Soal bebas visa, ini sudah dibicarakan di Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) akan kami evaluasi mendalam. Kami masih kaji aspek resiprokalnya, masih lihat kemanfaatan," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Ia mengakui Indonesia akan kehilangan potensi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengn dievaluasinya kebijakan bebas visa. Namun hal itu penting untuk dilakukan agar tak banyak orang asing yang memanfaatkan kedatangannya ke Indonesia untuk bekerja dengan menggunakan visa turis.

(Baca: Dianggap Tak Menguntungkan, Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa)

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie. Ia mengatakan evaluasi kebijakan bebas visa dilakukan tidak hanya oleh Kemenkumham, karena pemberian bebas visa juga menjadi wilayah Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Selain itu, ia mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga berperan, karena pemberian bebas visa kunjungan juga terkait aspek resiprositas (timbal balik) yang menjadi tugas Kemenlu untuk menakarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya nanti perlu kita ukur kembali, seberapa besar kemanfaatan dari bebas visa untuk mendatangkan wisatawan dan seberapa banyak negara yang memberlakukan bebas bisa terhadap WNI yang berkunjung ke sana," lanjut Ronny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X