Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengintip Burung Liar di Istana yang Hibur Jokowi

Kompas.com - 09/04/2017, 10:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Bukan pula sebatas pada pusat kegiatan politik, politik kenegaraan, kantor presiden atau tempat tinggal presiden.

Presiden Jokowi ingin Istana menjadi pusat pengembangan peradaban. Rujukan perkembangan peradababan Indonesia.

"Kebebasan itu adalah salah satu nilai peradaban kita warga Indonesia. Akhirnya rujukan nilai Bung Karno tadi, bagaimana menghargai kebebasan, diteruskan oleh pemerintah sekarang. Kami peliharalah burung-burung itu dengan baik," ujar Djumala.

Nilai-nilai yang ditradisikan Bung Karno itu dinikmati betul oleh Presiden Jokowi. Sekalipun, Jokowi tidak pernah menutup jendela dan pintu Istana Merdeka setiap dia sedang bekerja di dalamnya.

Jokowi membiarkan pintu dan jendela selalu terbuka. Dari sana lah kicau burung yang bebas beterbangan merambat masuk ke dalam Istana. Menemani Presiden yang tengah berkutat dengan persoalan bangsa dan negara.

"Bagi Presiden, yang paling penting itu mendengar suaranya," ujar Djumala.

Meski liar, keberadaan burung-burung tidak pernah dianggap mengganggu.

"Kalau ada kotoran burung, ya tinggal disapu saja kan. Atau ke depan, kami mau kasih pengumuman saja ya, tulisannya 'sedang ada tamu negara' jadi enggak boleh beterbangan di sekitar," seloroh Djumala.

Pengamat dan peneliti burung di Indonesia, Yoyok Hadiprakarsa mengatakan, konsep Istana itu sungguh menarik.

Sebab, tidak banyak kantor pemerintah di tengah yang memikirkan ekosistem seperti itu.

"Istana Kepresidenan akan menjadi sentral untuk urban wild life, dalam hal ini burung, yang nantinya mudah-mudahan bisa terhubung ke kantong-kantong burung di sekitarnya," ujar Yoyok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com