Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dipilih DPR sebagai Anggota KPU, Ini Kata Komisioner Petahana

Kompas.com - 06/04/2017, 21:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Sigit Pamungkas menilai DPR punya berbagai pertimbangan dalam meloloskan calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

Oleh karena itu, kata Sigit, dirinya tak mempersoalkan jika tidak menjabat komisioner KPU, setelah tidak lolos dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh DPR.

"Saya hormati putusan DPR. Yang terpilih kita dukung untuk mewujudkan pemilu tepercaya dan lebih baik," ujar Sigit saat dihubungi, Kamis (6/4/2017).

DPR telah mengesahkan tujuh nama komisioner KPU bersama lima komisioner Bawaslu yang lolos tahap uji kepatutan dan kelayakan.

Sigit tidak ingin ketidaklolosan tiga komisoner petahana dalam seleksi dikaitkan dengan ketidaksepahaman antara KPU dan DPR terkait aturan penyelenggaraan pemilu.

Meskipun, kurang harmonisnya hubungan antara KPU dan DPR sebagai pembuat kebijakan dapat dilihat dari dinamika yang terjadi selama ini.

Misalnya, polemik terkait aturan bahwa terpidana boleh mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah yang ditetapkan setelah konsultasi dengan DPR kemudian berujung pada pengajuan uji materi di MK.

Hal itu karena KPU berpandangan bahwa terpidana tidak layak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tidak hanya itu, KPU juga melakukan uji materi terhadap UU Pilkada, untuk memperjuangkan independensi lembaga penyelenggara pemilu.

"DPR tentu punya rasional sendiri dan DPR yang lebih tahu tentang itu. Yang sudah pasti DPR tidak suka dengan judicial review yang dilakukan KPU, suatu ikhtiar purifikasi kemandirian KPU sebagaimana yang dimaksud konstitusi," kata Sigit.

Sigit berharap, KPU tetap bisa menjaga kemandiriannya di masa depan. Selain itu, target pencapaian penyelenggaraan pemilu periode ini perlu dilanjutkan sambil melakukan pembaharuan berbagai hal yang perlu diperbaiki.

"Jangan terombang-ambing dengan arus politik," kata Sigit.

(Baca juga: Komisioner Baru KPU Berharap Komunikasi dengan DPR Makin Baik)

Sementara komisioner KPU lainnya, Ida Budhiati, meminta maaf jika masih ada kekurangan dalam melayani publik. Ida berharap, anggota KPU yang terpilih tetap menjunjung integritas dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

"Terima kasih kerja samanya, mohon maaf atas kekurangan dalam menjalankan tugas," kata Ida.

Selain Ida dan Sigit, DPR juga tidak meloloskan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Adapun tujuh komisioner KPU terpilih setelah lolos dalam tes uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR adalah Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman, dan Viryan.

(Baca juga: DPR Sahkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih)

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com