Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei BPS: Satu dari Tiga Perempuan Indonesia Pernah Jadi Korban Kekerasan

Kompas.com - 05/04/2017, 07:10 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

Survei tersebut memotret pula bentuk lain dari kekerasan yang ditengarai sering terjadi di dalam rumah tangga atau hubungan. Wujudnya mulai dari larangan hingga pembatasan akses ekonomi.

Sebelumnya, Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2017 menyebutkan pula, selama 2016 terjadi 259.150 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Sebanyak 245.548 kasus tercatat di 358 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan 13.602 kasus lain ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.

"Kekerasan di ranah persoalan rumah tangga masih menempati posisi tertinggi. 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian," kata Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Indraswari, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (7/3/2017).

(Baca juga: 2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan)

Menurut Indraswari, lingkungan tempat kerja juga tidak lepas dari kekerasan. Komnas Perempuan menerima laporan dari 44 kasus kekerasan di tempat kerja.

"Di level (perekonomian) atas, (kejadian kekerasan terhadap perempuan) lebih terselubung karena ada relasi kuasa yang timpang di wilayah kerja,” imbuh Indraswari.

Negara, lanjut Indraswari, juga tak luput ikut berperan dalam melaksanakan kekerasan.

“Terutama saat terjadi penggusuran (seperti) yang terjadi di DKI Jakarta dengan 304 korban," kata Indraswari.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menambahkan, penerbitan regulasi hukum yang melindungi kaum perempuan belum diimbangi dengan mekanisme pencegahan yang baik.

KOMPAS/TOTO SIHONO Ilustrasi

"Catatan Tahunan menyajikan sebuah fakta bahwa kekerasan lebih cepat terjadi daripada upaya antisipasinya," ujar Yuniyanti, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (8/3/2017).

(Baca juga: Lemahnya Pencegahan Membuat Kekerasan terhadap Perempuan Berulang)

Menurut Yuniyanti, lemahnya penegakan hukum, kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan impunitas bagi pelaku membuat kasus kekerasan terus berulang.

Pola kekerasan terhadap perempuan, kata Yuni, semakin rumit dan terjadi lebih cepat dari kemampuan negara untuk merespons.

Nah, sudah amankah perempuan di sekitar kita dari kekerasan?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com