Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2017, 22:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyatakan tidak masalah bila seorang ketua umum partai politik (parpol) memimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu disampaikan Oesman menanggapi kritikan kelompok masyarakat sipil yang menuntut agar DPD selaku lembaga perwakilan daerah bebas dari kepentingan parpol.

"Saya tidak membedakan antara parpol dan tidak. Sama saja dengan DPR yang dipimpin oleh ketua parpol. Lalu MPR juga dipimpin ketua parpol," ujar Oesman Sapta selepas membaca sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

"Sekarang DPD juga dipimpin ketua parpol. Saya kira sah saja karena tak ada undang-undang yang melarang tentang itu," kata dia.

(Baca juga: Anggota DPD yang Bergabung di Parpol Seharusnya Tak Masuk Struktur Partai)

Menurut dia, yang terpenting selaku ketua DPD ialah mampu mengembalikan marwah DPD selaku lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat di daerah, untuk diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat.

Oesman Sapta juga berpesan kepada seluruh anggota DPD agar tak boros dalam menggunakan anggaran. Dia pun berharap seluruh anggota DPD memaksimalkan kinerjanya untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah.

"Kita ini butuh waktu cepat mengingat periode pemerintahan selesai dua tahun lagi, makanya butuh kecepatan dalam berpikir dan bekerja," ucap Oesman.

(Baca juga: "DPD Bukan Representasi Parpol, tetapi Wilayah...")

Kompas TV Ketidakjelasan Pelantikan Pimpinan DPD Baru
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Gibran ke Relawan: Jika Ada Serangan, Tak Perlu Mengklarifikasi

Gibran ke Relawan: Jika Ada Serangan, Tak Perlu Mengklarifikasi

Nasional
Tanggapi Hasil Survei Litbang 'Kompas', Mahfud: Tak Apa-apa, Survei Tiap Saat Berubah

Tanggapi Hasil Survei Litbang "Kompas", Mahfud: Tak Apa-apa, Survei Tiap Saat Berubah

Nasional
Ganjar Bakal Perkuat Asosiasinya dengan Jokowi Demi Genjot Elektabilitas

Ganjar Bakal Perkuat Asosiasinya dengan Jokowi Demi Genjot Elektabilitas

Nasional
Percepat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala BKKBN Imbau Seluruh Satker Input RUP 2024

Percepat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala BKKBN Imbau Seluruh Satker Input RUP 2024

Nasional
KPU Larang Pendukung Bawa Atribut Kampanye ke Arena Debat Capres

KPU Larang Pendukung Bawa Atribut Kampanye ke Arena Debat Capres

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Umumkan Jubir Sebanyak 45 Orang

TPN Ganjar-Mahfud Umumkan Jubir Sebanyak 45 Orang

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Merchandise Resmi untuk Galang Dana Kampanye

TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Merchandise Resmi untuk Galang Dana Kampanye

Nasional
KPU Klaim Debat Besok Lebih Banyak Interaksi Antar Capres

KPU Klaim Debat Besok Lebih Banyak Interaksi Antar Capres

Nasional
Survei Poltracking Indonesia: Elektabilitas Prabowo-Gibran 45,2 Persen, Ganjar-Mahfud 27,3 Persen, Anies-Cak Imin 23,1 Persen

Survei Poltracking Indonesia: Elektabilitas Prabowo-Gibran 45,2 Persen, Ganjar-Mahfud 27,3 Persen, Anies-Cak Imin 23,1 Persen

Nasional
Wiranto Heran Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo Diungkit Terus

Wiranto Heran Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo Diungkit Terus

Nasional
Kementerian KP Gelar Pasar Ikan Hias Digital, Tampilkan Lebih dari 40 Jenis Ikan Hias Eksotis

Kementerian KP Gelar Pasar Ikan Hias Digital, Tampilkan Lebih dari 40 Jenis Ikan Hias Eksotis

Nasional
TikTok Shop Buka Lagi, Menkominfo: Yang Penting Ada Komitmen Dukung UMKM

TikTok Shop Buka Lagi, Menkominfo: Yang Penting Ada Komitmen Dukung UMKM

Nasional
Elektabilitas Muhaimin Terendah Versi Litbang Kompas, Jubir Anies-Muhaimin: Cak Imin Santai Saja

Elektabilitas Muhaimin Terendah Versi Litbang Kompas, Jubir Anies-Muhaimin: Cak Imin Santai Saja

Nasional
Rundown Debat Capres Besok, Ada 4 Segmen untuk Saling Menanggapi

Rundown Debat Capres Besok, Ada 4 Segmen untuk Saling Menanggapi

Nasional
Rafael Alun Dihukum Bayar Uang Pengganti 18,9 Miliar

Rafael Alun Dihukum Bayar Uang Pengganti 18,9 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com