Hasto membantah bahwa ada ketergantungan atau patronise partai dengan adanya Megawati.
PDI-P memang memiliki kultur organisasi yang menempatkan Megawati mampu memberikan arah pergerakan, namun bukan berarti mutlak seperti titah raja kepada hulu balangnya.
(Baca: Cerita Megawati yang Terus Jadi Ketum PDI-P dan Keinginan Pensiun)
Hasto menegaskan, ruang implementasi instruksi Megawati sangat luas.
"Sebagai contoh, berbagai bentuk kreativitas dalam penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah, itu murni proses yang berasal dari bawah. Hanya ketika terjadi dinamika politik yang cukup besar, di situlah Ibu Mega hadir," ujar Hasto.
"Di Jakarta, ketika ada dinamika eksternal yang mencoba memisahkan antara Pak Ahok dan kemudian membenturkan dengan kader internal partai lain, Ibu Mega turun tangan dan mengatakan, 'Saya mencalonkan Pak Ahok'," lanjut dia.
Mega dibutuhkan di saat-saat kritis.
Bagi Hasto, yang terpenting bagi PDI-P, Megawati melakukan kaderisasi kepemimpinan secara masif dan penuh terobosan.
Megawati memberikan ruang bagi sosok muda untuk berkarya di partainya.
Salah satu terobosan, kata Hasto, PDI-P adalah satu-satunya partai politik yang memiliki sekolah bagi calon kepala daerah.
Selain itu, proses seleksi kader PDI-P menggunakan psikotest.
"Hanya PDI-P yang mengadakan (sekolah calon kepala daerah). Lalu kemudian seleksi melalui psikotest. Sampai saat ini, kami punya data ada 18.234 kader yang telah di-psikotest. Sehingga itu merupakan sebuah gagasan yang genuine dari sosok Ibu Megawati," ujar Hasto.
Sinyal regenerasi kepemimpinan
Pengamat politik CSIS J Kristiadi memaknai pernyataan Megawati soal pensiun sebagai sinyal kepada kaum muda PDI-P untuk bersiap diri mengambil alih kepemimpinan partai.
"Maknanya, 'Siap-siap loh. Eh, kamu tuh jangan cuma menjadi penderek saya terus. Kamu siap-siap deh'. Para kader muda juga cepat lambat akan menggantikan itu semua dan beban itu tidak ringan," ujar Kristiadi.
Pakar psikologi politik Hamdi Moeloek menilai, sinyal pensiun yang diberikan Megawati sangat positif bagi demokrasi di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia, kata Hamdi, menuju 'gerontokrasi' di mana elit-eilt politik dihuni kaum tua.
Sebut saja partai-partai mapan seperti Demokrat, Golkar, Nasional Demokrat, dan Hanura yang ketua umumnya yang sudah berusia.
"Regenerasi. Peremajaan partai politik. Mudah-mudahan ini (pernyataan Megawati akan pensiun) diikuti lagi oleh partai-partai yang lain," ujar Hamdi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.