Kompas.com - 04/04/2017, 02:25 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani terkait dugaan korupsi e-KTP.

Miryam S Haryani diduga memberikan keterangan palsu saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Apakah penerapan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, nah itu sedang kami bahas secara intensif saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

Sedangkan pada Pasal 22:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

Namun, Febri belum dapat memastikan apakah Miryam akan menjadi orang keempat yang menjadi tersangka baru dalam kasus e-KTP.

Adanya tersangka baru tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus mengaku sudah menerima informasi soal adanya sejumlah nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Agus Rahardjo menolak menyebut nama-nama tersangka baru yang didapatkan dari penyidik tersebut.

"Jangan disebutkan dulu," ujar Agus di gedung Dewan Pertimbangan Presiden pada hari ini.

(Baca: Ketua KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus E-KTP)

Miryam sebelumnya membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Padahal, Miryam menjelaskan secara rinci pembagian uang dalam kasus e-KTP dalam pemeriksaan di KPK.

Menurut Miryam dalam persidangan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Miryam bahkan mengaku diancam oleh penyidik KPK saat melengkapi BAP. Setelah dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.

Bahkan, KPK sampai menunjukkan video saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Miryam. Ini dilakukan untuk membantah keterangan bahwa Miryam dalam keadaan tertekan.

(Baca juga: Jaksa Putarkan Video Pemeriksaan Miryam S Haryani dalam Sidang E-KTP)

Kompas TV Penyidik KPK, Novel Baswedan menyebut satu per satu nama anggota dewan yang disebut Miryam S Haryani sempat mengancamnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Nasional
Setelah Merasa Didiskriminasi, Ketua IPW Kembali Terima Undangan MKD DPR

Setelah Merasa Didiskriminasi, Ketua IPW Kembali Terima Undangan MKD DPR

Nasional
Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Nasional
Menlu Retno: Senjata Nuklir Ancaman Nyata bagi Umat Manusia

Menlu Retno: Senjata Nuklir Ancaman Nyata bagi Umat Manusia

Nasional
KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

Nasional
Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Nasional
Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Nasional
Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Nasional
Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Nasional
Betapa 'Syulit' Lupakan Lukas

Betapa "Syulit" Lupakan Lukas

Nasional
Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.