Kompas.com - 02/04/2017, 21:43 WIB
Majelis Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAMajelis Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS com - Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti mengatakan, hakim konstitusi sedianya asosial atau membatasi diri dalam berelasi dengan pihak tertentu.

Sebab, hakim konstitusi harus mencerminkan sikap independen dan tidak terikat oleh pihak mana pun.

Namun, menurut Bivitri, masih ada hakim konstitusi yang hingga saat ini belum memahami hal tersebut.

"Saya masih liat hakim yang datang ke undangan, ke acara anak dari seseorang yang ayahnya tersandung kasus korupsi. Bahkan di acara itu memberikan sambutan," ujar Bivitri dalam diskusi bertajuk "Menimbang Seleksi Hakim MK: Masa Depan Penegakan HAM di Tangan Pengawal Konstitusi" yang digelar di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2017).

Selain itu, Bivitri juga mengataan bahwa masih ada hakim konstitusi yang datang ke asosisasi pengusaha.

"Padahal pengusaha itu jadi pihak yang beperkara. Ini contoh buruk," ucapnya.

Menurut Bivitri, hakim konstitusi merupakan seorang negarawan. Maka seorang hakim konstitusi harus mengemban tugasnya dengan baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk menjadi seorang yang asosial pun, sedianya dilakukan. Hal ini guna menghindari persepsi negatif dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa sebagai hakim akan membela tanpa memihak pihak mana pun.

"Seorang hakim MK standarnya harus lebih tinggi dari manusia biasa karena harus memutuskan hal yang berdampak pada masyarakat Indonesia. Dan ini belum dimiliki hakim MK," kata dia.

Bivitri pun berharap, satu nama yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai hakim konstitusi yang menggantikan Patrialis Akbar adalah sosok yang membawa perubahan positif pada MK.

"Harapan kami hakim MK yang diajukan dan dipilih Presiden membawa semangat perombakan," ujarnya.

Saat ini, panitia seleksi telah melaksanakan tahapan seleksi wawancara terhadap 11 calon hakim MK. Tiga nama calon hakim MK yang dinilai Pansel sebagai sosok kompeten telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

Nantinya, Jokowi memilih satu nama sebagai pengganti Patrialis Akbar, yang kini menjadi tahanan KPK karena diduga terlibat kasus suap.

Kompas TV 5 Dari 11 Calon Hakim MK Jalani Tes Wawancara
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.