Kompas.com - 02/04/2017, 21:43 WIB
Majelis Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAMajelis Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS com - Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti mengatakan, hakim konstitusi sedianya asosial atau membatasi diri dalam berelasi dengan pihak tertentu.

Sebab, hakim konstitusi harus mencerminkan sikap independen dan tidak terikat oleh pihak mana pun.

Namun, menurut Bivitri, masih ada hakim konstitusi yang hingga saat ini belum memahami hal tersebut.

"Saya masih liat hakim yang datang ke undangan, ke acara anak dari seseorang yang ayahnya tersandung kasus korupsi. Bahkan di acara itu memberikan sambutan," ujar Bivitri dalam diskusi bertajuk "Menimbang Seleksi Hakim MK: Masa Depan Penegakan HAM di Tangan Pengawal Konstitusi" yang digelar di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2017).

Selain itu, Bivitri juga mengataan bahwa masih ada hakim konstitusi yang datang ke asosisasi pengusaha.

"Padahal pengusaha itu jadi pihak yang beperkara. Ini contoh buruk," ucapnya.

Menurut Bivitri, hakim konstitusi merupakan seorang negarawan. Maka seorang hakim konstitusi harus mengemban tugasnya dengan baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk menjadi seorang yang asosial pun, sedianya dilakukan. Hal ini guna menghindari persepsi negatif dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa sebagai hakim akan membela tanpa memihak pihak mana pun.

"Seorang hakim MK standarnya harus lebih tinggi dari manusia biasa karena harus memutuskan hal yang berdampak pada masyarakat Indonesia. Dan ini belum dimiliki hakim MK," kata dia.

Bivitri pun berharap, satu nama yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai hakim konstitusi yang menggantikan Patrialis Akbar adalah sosok yang membawa perubahan positif pada MK.

"Harapan kami hakim MK yang diajukan dan dipilih Presiden membawa semangat perombakan," ujarnya.

Saat ini, panitia seleksi telah melaksanakan tahapan seleksi wawancara terhadap 11 calon hakim MK. Tiga nama calon hakim MK yang dinilai Pansel sebagai sosok kompeten telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

Nantinya, Jokowi memilih satu nama sebagai pengganti Patrialis Akbar, yang kini menjadi tahanan KPK karena diduga terlibat kasus suap.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.