Kompas.com - 28/03/2017, 17:53 WIB
Ketum PBNU said Aqil Siradj, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara peringatan Harlah Muslimat NU di Istiqlal Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKetum PBNU said Aqil Siradj, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara peringatan Harlah Muslimat NU di Istiqlal
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menilai keberadaan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di kancah politik nasional ke depannya sangat strategis.

Sebab, selain merangkul semua lapisan perempuan NU di Indonesia yang notabene berjumlah besar, kepengurusannya masih berlangsung ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir dengan dimulainya Pemilu 2019.

"Jadi ini Muslimat NU nanti akan banyak didekati partai politik. Soalnya masa kepengurusannya masih berlangsung di saat masa pemerintahan sekarang berakhir di tahun 2019," ujar Puan, saat memberi sambutan di acara Harlah (Hari Lahir) Muslimat Nu ke-71 di Masjid Istiqlal, Selasa (28/3/2017).

Pernyataan Puan itu lantas disambut tawa para pengurus Muslimat NU,

 

Karena itu, Puan melanjutkan, Muslimat NU harus mengambil peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia, terutama yang melibatkan tenaga perempuan.

Menurut Puan, selaku organisasi yang dipandang strategis keberadaannya, akan ada banyak pihak yang mau bekerja sama dengan Muslimat NU.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya berharap sebagai salah satu ormas (organisasi kemasyarakatan) perempuan dari NU yang besar, kemudian bisa berjuang bersama-sama dan seiring sejalan dengan program pemerintah," lanjut putri Megawati Soekarnoputri itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X