Jika Tak Sidang Dua Kali Sepekan, Tak Semua Saksi e-KTP Bisa Diperiksa

Kompas.com - 27/03/2017, 15:37 WIB
Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto menjalani sidang ketujuh perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/4/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGTerdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto menjalani sidang ketujuh perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/4/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus dugaan korupsi e-KTP akan menjadi salah satu sidang kasus korupsi terpanjang di Indonesia. Jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam sidang sebanyak 133 orang.

Dalam sidang perdana, jaksa menyebut ada 294 saksi yang pernah diperiksa di tingkat penyidikan. Namun, hanya 133 di antaranya yang akan dihadirkan dalam sidang. Majelis hakim pun sepakat jika saksi tak dihadirkan seluruhnya.

"Penasihat hukum harus menghadapi proses pemeriksaan panjang dan melelahkan. Saya imbau supaya kita yang terlibat dapat menjalankan tugas masing-masing dengan profesional," kata Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar, saat itu.

Pada dua pekan pertama, sidang dilakukan satu kali dalam satu pekan. Namun, mulai pekan ini, sidang dilakukan dua kali dalam sepekan.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri mengatakan, Jika masa sidang tidak dipersingkat, maka butuh waktu banyak untuk proses persidangan.

"Sidang kan dibatasi waktu," ujar Irene.

Ada waktu 90 hari masa sidang yang harus diperhitungkan. Hal itu diatur dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang isinya menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa kemudian mengatur strategi pemeriksaan saksi. Jaksa tak ingin ada saksi yang terlewatkan karena batasan waktu tersebut.

Irene mengatakan, idealnya dalam satu kali sidang ada enam atau tujuh saksi yang diperiksa.

"Seperti biasa, kami akan panggil enam hingga tujuh orang," kata Irene.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Nasional
Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Nasional
Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Nasional
UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X