Potensi Konflik Internal dan Upaya Golkar "Lindungi" Setya Novanto...

Meski Novanto terseret dalam kasus dugaan korupsi, Aburizal mengimbau kader untuk tetap tenang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Aburizal Bakrie juga menyarankan tak perlu diselenggarakan Munaslub untuk menunjuk ketua umum baru.

"Statement saya jelas beberapa hari lalu, jangan berpikir pada Munaslub. Kita jangan berandai-andai," ucap politisi yang akrab disapa Ical itu.

(Baca: Setya Novanto Terseret Kasus E-KTP, Aburizal Imbau Kader Golkar Tenang)

Di lain kesempatan, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menuturkan, kalau ada permintaan Munaslub, itu hanya disuarakan oleh segelintir orang yang kurang paham bahwa Munaslub memiliki kriteria sendiri.

Untuk kasus Novanto, dianggap belum memiliki dasar atau kriteria tersebut.

"Kita jangan terus bereaksi secara membabi buta. Tidak ada secara kategoris masuk dalam dasar-dasar melakukan Munaslub. Tidak ada. Kami berjalan seperti biasa," ucap Agung.

(Baca juga: Dewan Pakar Golkar Berharap Kasus E-KTP Tak Pengaruhi Elektabilitas Partai)

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Priyo Budi Santoso meyakini Golkar masih solid meskipun pemberitaan menyebutkan Golkar seolah dilanda gempa.

"Tapi sejauh ini infrastruktur Golkar masih solid. Karena Pak Setya Novanto hanya sebagai saksi," ucap Priyo.

Dewan Kehormatan menghormati proses hukum yang ada. Priyo menilai positif jika pengurus pusat membentuk tim hukum untuk mengawal kasus tersebut.

"Sudah sewajarnya tim hukum terbaik partai akan mengawal beliau. Beliau tentu tidak sendirian menjalani proses hukum selanjutnya," kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Hingga saat ini, Setya Novanto telah membantah semua tuduhan yang disampaikan dalam dakwaan. Dia membantah telah menerima uang fee dari proyek e-KTP atau terlibat dalam pengaturan anggaran.

(Baca: Setya Novanto Bantah Terima Uang Proyek E-KTP)