Istana: Harusnya DPR Paham, Presiden Tak Lihat Urgensi Revisi UU KPK

Kompas.com - 16/03/2017, 08:23 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016). Estu Suryowati/KOMPAS.comKepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Penolakan disampaikan Jokowi dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pada Februari 2016 lalu.

Saat itu, Jokowi meminta revisi UU KPK ditunda karena perlu dilakukan kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

"Tidak ada urgensi (merevisi UU KPK) dan dugaan saya tidak akan berubah sikap pemerintah, (sikap) Presiden," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Teten pun heran kenapa wacana untuk merevisi UU KPK belakangan kembali mencuat di DPR. Padahal, belum ada pembicaraan lanjutan antara Presiden dan pimpinan DPR mengenai revisi UU KPK.

"Ya mestinya DPR, dan pimpinan DPR memahami lah, tahun lalu pun Presiden tidak melihat ada urgensi untuk merevisi UU KPK. Tidak ada urgensinya," kata Teten.

Teten mengingatkan bahwa revisi UU tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan pemerintah.

"Kalau tidak ada surat presiden, tidak bisa," ucapnya. (Baca juga: Istana Ingatkan Revisi UU KPK Pernah Ditolak Jokowi)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, revisi UU KPK yang saat ini tengah disosialisasikan oleh DPR merupakan hasil dari rapat konsultasi dengan Presiden.

"Dulu rapat konsultasi pertengahan tahun lalu, Presiden sendiri yang menyarankan untuk adanya sosialisasi. Memang itu perlu ada masukan-masukan dari berbagai pihak," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/3/2017).

(Baca: Fadli Zon: Presiden yang Menyarankan Sosialisasi Revisi UU KPK)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.