Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Dubes, Yuddy Chrisnandi Akan Langsung Temui WNI di Ukraina

Kompas.com - 13/03/2017, 20:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Yuddy Chrisnandi resmi menjabat Duta Besar Ukraina merangkap Georgia dan Armenia setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengatakan, setibanya di Kiev, ia akan bertemu dengan warga negara Indonesia yang ada di tiga negara itu.

"Karena disana WNI tidak lebih dari 80 orang yang terdata di tiga negara," kata Yuddy usai pelantikan.

(Baca: Ikrar Nusa Bakti : Yang Menolak Saya kan Cuma Demokrat)

Yuddy menilai, jumlah WNI yang minim disebabkan karena hubungan diplomasi yang belum optimal antara Indonesia dan tiga negara tersebut.

"Mengingat hubungan Indonesia dan ketiga negara relatif baru. Kita baru memiliki tiga Dubes disana, baru 10-12 tahun," ucap politisi Hanura ini.

Oleh karena itu, Yuddy merasa tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan ketiga negara.

Yuddy akan mengenalkan Indonesia dan sekaligus membangun sejumlah kerja sama baru.

"Tantangan terbesar bagaimana sosialisasi Indonesia, kekayaan alam, keramahtamahan, dan keunggulan Indonesia di forum internasional," ucapnya.

Yuddy sempat menceritakan lagi proses penunjukannya sebagai Dubes Ukraina oleh Presiden Jokowi.

(Baca: 17 Duta Besar Dilantik Presiden Jokowi)

Ia mengakui sempat meminta jabatan Dubes saat dicopot dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Juli 2016 lalu.

"Saya sampaikan kalau Bapak Presiden memberi kepercayaan kepada saya, saya bersedia menjadi duta besar di negara manapun yang bapak Presiden percayakan, apakah negara besar, kecil, jauh, dekat, untuk menambah pengalaman saya," ucap Yuddy.

Akhirnya, Jokowi pun memenuhi permintaan Yuddy dan mempercayainya menjabat Dubes Ukraina.

Yuddy berhasil melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR hingga akhirnya dilantik oleh Jokowi siang ini.

"Diberi waktu selambat-lambatnya 30 hari oleh Menlu untuk bertugas setelah pelantikan ini," ucap Yuddy.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com