Alasan KPU Menilai "E-Voting" Belum Jadi Urgensi

Dengan kondisi geografis di Indonesia, hal tersebut dinilai akan membawa masalah baru. Karena TPS terlalu jauh dan sulit dijangkau, bisa jadi masyarakat justru enggan memilih.

"Itu yang harus kita pastikan. Apakah membantu atau justru menurunkan kualitas pemilu. Nanti orang malah jadi malas memilih," ucap Hadar.

Selain itu, e-voting juga dianggap malah akan menghilangkan nilai-nilai yang selama ini menjadi poin positif dari proses pemungutan suara manual.

Hadar menjelaskan, proses pemungutan suara di Indonesia sangat terbuka dan semua orang bisa berpartisipasi. Hal itu tidak ditemukan di negara-negara lain.

Ia mencontohkan di Fiji dan sejumlah negara persemakmuran, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak boleh ditonton secara umum atas alasan ketenangan dan mereka tak boleh terganggu.

Sedangkan di Indonesia, orang pergi ke TPS tak hanya sekadar untuk memilih, tapi kerap diadakan acara tambahan di TPS seperti makan bersama. Jika e-voting diterapkan, nilai-nilai interaksi semacam itu akan hilang.

"Itu akan berubah. Ini sesuatu yang bagus jadi kenapa harus dihilangkan?" kata Hadar.

Terakhir, adalah harus dibangun asas kepercayaan. Masyarakat harus percaya dengan proses pemilu yang ada jika e-voting diterapkan.

"Karena kalau tidak ada, bisa fatal. Kita sudah keluarkan banyak dana (untuk pengadaan), tapi orang enggak percaya. Apalagi jika ada kesalahan," tuturnya.

(Baca juga: KPU Masih Kaji E-Voting dalam Pilpres dan Pilkada)

Sebelumnya, Beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, menilai e-voting perlu diterapkan dalam pemilu di Indonesia.

Salah satunya diungkapkan Ketua Pansus, Lukman Edy. Menurut dia, e-voting relevan digunakan dalam pemilu. Hal ini terkait dengan luasnya wilayah geografis Indonesia.

Meski begitu, KPU terus mempelajari sistem e-voting, termasuk saat digunakan dalam pemilihan kepala desa.

Menurut Ketua KPU Juri Ardiantoro, pemilihan kades dengan e-voting menjadi salah satu referensi KPU dalam memodernisasi sistem pemilihan.

(Baca: E-Voting Jadi Acuan KPU untuk Memodernisasi Sistem Pemilu)