AJI Protes Larangan Siaran Langsung Sidang Korupsi E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memprotes keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melarang siaran langsung dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektornik (e-KTP).

Sidang perdana kasus korupsi e-KTP akan digelar pada Kamis (9/3/2017) pagi ini.

“Tidak ada urgensi untuk melarang siaran langsung dalam persidangan kasus ini. Sebaiknya media diberi akses siaran langsung secara terbatas, seperti dalam persidangan kasus Ahok," kata Ketua Umum AJI Suwarjono, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/3/2017) pagi.

AJI menghormati keputusan hakim sesuai kewenangan untuk memutuskan persidangan boleh diliput secara langsung atau tidak.

Namun, jika keseluruhan persidangan dilarang untuk peliputan secara langsung, maka hal itu patut dipertanyakan.

Menurut Suwarjono, persidangan kasus e-KTP ini menjadi perhatian besar publik karena berdampak pada kebutuhan orang banyak dan menyangkut dana negara yang sangat besar.

(Baca: Golkar Akui Ada Keresahan Jelang Sidang Korupsi E-KTP)

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun ini sekitar Rp 2,3 triliun.

Selain itu, ada nama-nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi ini.

“Sangat beralasan jika publik ingin mengetahuinya secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan,” kata Suwarjono.

Bagi AJI, ada perbedaan penting antara sidang kasus e-KTP ini dengan sidang kasus penodaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Suwarjono, ada faktor sensitivitas masalah yang jadi pertimbangan sehingga kebijakan untuk membolehkan siaran live tak bisa diterapkan.

Dalam kasus penodaan agama, ada ancaman nyata terhadap keberagaman dan ketertiban sosial jika sidang kasus itu disiarkan secara langsung.

“Sensitifitas masalah seperti itu tak kami temukan dalam kasus e-KTP ini,” tambah Suwarjono.

(Baca: Kamis Pagi, Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perdana Korupsi E-KTP)