KPK Yakin Dakwaan Kasus E-KTP Tak Gugur akibat Surat Edaran MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif meyakini majelis hakim tidak akan mengugurkan dakwaan dalam persidangan perdana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (kasus e-KTP).

Sidang tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (9/3/2017).

"Saya yakin hakimnya obyektif. Tidak mungkin digugurkan," kata Laode di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dalam dakwaan, KPK menyebut ada kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun akibat kasus tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Hakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

Badan audit lain, seperti BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) hanya berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Adapun, dalam kasus e-KTP, kerugian negara dihitung oleh BPKP.

Dalam persidangan, KPK merinci kronologi terjadinya skandal korupsi e-KTP yang menjadikan dua orang sebagai sebagai terdakwa.

Dalam kasus ini, KPK akan menghadirkan dua terdakwa, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.