Kompas.com - 07/03/2017, 13:55 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan tak pernah membicarakan perihal proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Seingat saya dan saya bersumpah tidak pernah bersama-sama membicarakan masalah e-KTP. Silakan tanya ke Nazar (mantan Bendahara Partaj Demokrat Muhammad Nazaruddin) lagi," kata Novanto, melalui keterangannya, Selasa (7/3/2017).

"Saya juga enggak ngerti kok saya dikait-kaitkan dan disebut-sebut Nazar saat itu," lanjut dia. 

Beberapa waktu lalu, nama sejumlah anggota DPR disebut oleh Nazaruddin sebagai pihak-pihak yang diduga mengetahui korupsi pengadaan KTP elektronik.

Nazaruddin menuding Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai pengendali proyek e-KTP. Novanto memastikan pernyataan Nazaruddin tak benar.

(Baca: Peran Setya Novanto, Gamawan, hingga Olly Dondokambey Akan Diungkap di Pengadilan)

Ia justru menduga Nazaruddin menyampaikan pernyataan itu karena tertekan secara psikologis dan tengah bermasalah dengan partainya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mungkin kondisi psikologis Nazar sedang ada masalah dengan partainya dan Mas Anas, jadi semua orang dikait-kaitkan dan disebut-sebut," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Novanto telah dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus e-KTP.

Pada periode 2009-2014 Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Nasional
Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Nasional
YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X