Menakar Kualitas Penyelenggaraan Pilkada

Aspek kualifikasi dan kualitas kepala daerah

Sistem politik yang ada saat ini tidak memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada penyelenggara pilkada untuk menghasilkan kualifikasi kepala daerah yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.

Sistem politik yang dianut justru memberikan ruang kepada entitas publik untuk masuk pada struktur kekuasaan daerah tanpa pengujian kualifikasi terlebih dahulu.

Partai politik merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas suksesi dan kaderisasi di internal partai sekaligus bertanggung jawab atas kualifikasi calon kepala daerah yang diusung.

Dalam beberapa kasus di beberapa daerah, meningkatnya kualitas aspek politik ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemilih karena munculnya kembali euforia dan kegairahan baru dalam batin masyarakat menghadapi pilkada akibat ketertarikan dan rasa interest terhadap figur dan kualitas calon kepala daerah.

Demikianlah, dalam konteks menakar kualitas penyelenggaraan pilkada, pilkada yang berkualitas adalah pilkada yang ekonomis, efisien, akuntabel, dan transparan. Ini diukur dari aspek anggaran, efektif dari aspek manajemen teknis, terciptanya kepastian hukum dan politik hukum yang sehat, serta rendahnya gugatan dari aspek hukum, meningkatnya partisipasi pemilih dan terciptanya stabilitas politik pasca-pemungutan suara dari aspek politik, serta terciptanya kepala daerah yang profesional, berkualitas, dan berintegritas dari aspek kualifikasi calon kepala daerah.

Sejatinya keempat aspek, yaitu anggaran, manajemen, hukum, dan politik, merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara dan stakeholders. Satu aspek terakhir merupakan murni tanggung jawab partai politik.

Kesemua aspek tersebut tidak hanya dibangun pada saat bergulirnya tahapan pilkada, namun perlu adanya program cipta kondisi agar semua aspek-aspek tersebut terbangun fundamentalnya terlebih dahulu dalam variabel lingkungan kebijakan yang sehat dan kondusif jauh-jauh hari sebelum tahapan pilkada dimulai.

Pilkada yang berkualitas selalu lahir dari UU Pilkada yang berkualitas, lingkungan sosiopolitik kebijakan yang kondusif, serta lahir dari manajemen dan tata kelola pemilu yang baik dan bersih (electoral governance).