Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelarangan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2016 Meningkat

Kompas.com - 28/02/2017, 14:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pelanggaran terhadap Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia meningkat sepanjang tahun 2016. Hal itu didasarkan dari laporkan KBB Wahid Foundation sepanjang tahun 2016.

Metodologi pemantauan dilakukan di 30 Provinsi berbasis peristiwa yang terjadi di Indonesia. Data diperoleh dari pemberitaan media, laporan dari jaringan dan keterangan langsung dari korban atau pihak lain seperti pemerintah. Satu peristiwa pelanggaran KBB, dapat diikuti dengan beberapa tindakan.

Pogram Officer Wahid Foundation Alamsyah M Djafar mengatakan, terjadi 204 peristiwa pelanggaran KBB dengan 313 tindakan. Jumlah ini naik tujuh persen dibandingkan tahun 2015 dengan 190 peristiwa dan 249 tindakan.

"Tantangan KBB tidak bisa berkurang. Bahkan naik tujuh persen di tahun 2017," kata Alamsyah di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Dari jumlah itu, tindakan pelanggaran terbanyak dilakuan oleh negara dengan 159 tindakan atau 50,5 persen. Sisanya, dilakukan olah aktor non-negara.

Pada tahun 2015, aktor negara juga melakukan pelanggaran lebih banyak dengan 130 tindakan atau 52 persen.

Dari tiga terbanyak, kepolisian masih menempati posisi teratas aktor negara yang melakukan pelanggaran dengan 44 tindakan, disusul oleh pemerintah daerah sebayak 25 tindakan, dan Baban Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) dengan 7 tindakan.

Untuk pelanggaran dengan aktor non-negara, ormas keagamaan dan massa bersama-sama melakukan 24 tindakan pelanggaran KBB.

"Aktor negara berkaitan dengan kasus Gafatar seperti penyesatan, kriminalisasi, dan pembiaran. Sepanjang 2016, ormas keagamaan setidaknya 10 peristiwa pelarangan aktivitas di sejumlah daerah," ujar Alamsyah.

Alamsyah menuturkan, provinsi dengan peristiwa pelanggaran terbanyak berada di provinsi Jawa Barat (28 peristiwa), DKI Jakarta (25 peristiwa), dan Jawa Timur (22 peristiwa). Bila di rata-rata dari 30 Provinsi, maka 16 peristiwa pelanggaran KBB terjadi setiap tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com