Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pupusnya Harapan Kartini Pegunungan Kendeng...

Kompas.com - 26/02/2017, 07:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — "Hidup itu selalu ada gandengannya, antara hitam dan putih, antara senang dan susah. Sekarang ini kita lagi susah karena ada izin baru. Tetapi, suatu saat nanti kita akan senang, ketika kita tetap berjuang dan menang," ujar Gunarti, salah seorang petani perempuan warga Rembang, seperti dituturkan oleh Dhyta Caturani kepada Kompas.com, Jumat (24/2/2017).

Dhyta merupakan salah seorang dari puluhan aktivis hak asasi manusia (HAM) pendamping masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng yang menolak keberadaan pabrik semen.

Menurut dia, warga desa mengaku terkejut lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia.

Harapan mereka seakan pupus ketika mendengar penerbitan izin baru tersebut. Mereka merasa dikalahkan oleh kekuasaan dan terpaksa menerima kenyataan, bahwa perjuangan harus tetap dilanjutkan.

(Baca: Ganjar Putuskan PT Semen Indonesia Boleh Beroperasi Lagi di Rembang)

Dhyta menuturkan, meski pupus harapan, masyarakat Kendeng akan tetap berjuang dengan segala risiko yang menghadang.

Segala daya upaya mereka kerahkan untuk melindungi tanah yang dianggap telah memberi kehidupan.

"Harapan mereka memang seakan pupus, tetapi yang saya tahu mereka akan terus berjuang. Mereka merasa dikalahkan, tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka bertekad untuk terus berjuang," ucap Dhyta.

Protes masyarakat Kendeng telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada Selasa (12/4/2016), sembilan petani perempuan yang kerap disebut "Kartini Pegunungan Kendeng", mendatangi Jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara.

Mereka mengecor kaki mereka sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia.

Sembilan Kartini Pegunungan Kendeng tersebut merupakan para petani yang berasal dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Panas terik matahari tidak menyurutkan niat Sukinah, Murtini, Siyem, Karsupi, Sutini, Surani, Deni Yulianti, Ngadinah, dan Ripambarwati untuk menunggu Presiden Joko Widodo menemui mereka.

Mereka duduk berjajar, lengkap dengan busana kebaya dan topi caping. Kaki mereka dicor semen.

Menurut Joko Prianto, pendamping sembilan Kartini sekaligus petani asal Rembang, aksi pengecoran kaki dengan semen ini merupakan simbol penegasan kepada pemerintah bahwa hadirnya semen di wilayah pertanian pegunungan Kendeng dapat memasung dan merusak sumber kehidupan para petani.

Secercah harapan sempat muncul ketika Presiden Joko Widodo mengundang sembilan Kartini Kendeng untuk berdialog di Istana Negara, Selasa (2/8/2016).

Dari pertemuan itu, pemerintah berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng.

Selama kajian dilakukan, pabrik semen dilarang untuk beroperasi.

Kajian dilakukan di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, hingga pemerintah daerah setempat.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memperkirakan KLHS di wilayah pegunungan kendeng akan memakan waktu selama satu tahun.

Ia memastikan, selama kajian itu, pabrik semen di sana dilarang melakukan eksploitasi tambang.

"Hasil kajian nanti akan jadi rujukan bagi kita semua dalam mengambil keputusan," kata Teten.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com