Pembahasan RUU Anti-terorisme Diprediksi Kembali Molor

Kompas.com - 24/02/2017, 17:38 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) diprediksi kembali molor dari target yang ditentukan, yaitu April 2017.

Adapun perpanjangan masa pembahasan telah dilakukan sebanyak dua kali. Hingga hari ini, Panitia Kerja (Panja) masih membahas mengenai definisi terorisme.

Anggota Panja Terorisme, Arsul Sani, menuturkan, definisi terorisme sangat penting karena akan menggambarkan batang tubuh perubahan undang-undang tersebut.

Selain karena masih ada perdebatan antar-fraksi, perbedaan sudut pandang juga ada di pemerintah.

"Sudah dua masa sidang, RUU Terorisme belum progres. Tapi harus diakui juga salah satu belum progresnya, artinya lambat, pemerintah juga tidak satu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

(Baca juga: Pansus Masih Bahas Definisi Terorisme dalam Revisi UU Anti-terorisme)

Pihak pemerintah yang sempat menunda pembahasan beberapa kali, juga menjadi salah satu hal yang membuat RUU Terorisme molor. Sebab, jika dihitung harinya, total sudah 15 hari yang terbuang.

Di samping itu, panja juga tidak bisa bekerja setiap hari karena masing-masing anggota juga memiliki agenda lain di komisi.

"Kalau melihat tren pembahasan yang ada sekarang saya tidak yakin schedule yang tadinya menjadi target penyelesaian, yaitu masa sidang yang akan datang (Maret hingga Mei), akan tercapai," tuturnya.

Dari total 118 daftar inventarisasi masalah (DIM), pasal yang dibahas masih di bawah 20 pasal. Selain karena kondisi yang ada, pembahasan RUU Terorisme juga masih sangat dinamis karena kerap muncul usul-usul baru yang perlu diakomodasi dalam revisi.

"Kemarin kesepakatannya, tim pemerintah juga akan menyiapkan definisi. (Target barunya) ya secepat-cepatnya. Karena masih banyak undang-undang lain yang harus dibahas," kata anggota Komisi III itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X