Kompas.com - 24/02/2017, 17:38 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) diprediksi kembali molor dari target yang ditentukan, yaitu April 2017.

Adapun perpanjangan masa pembahasan telah dilakukan sebanyak dua kali. Hingga hari ini, Panitia Kerja (Panja) masih membahas mengenai definisi terorisme.

Anggota Panja Terorisme, Arsul Sani, menuturkan, definisi terorisme sangat penting karena akan menggambarkan batang tubuh perubahan undang-undang tersebut.

Selain karena masih ada perdebatan antar-fraksi, perbedaan sudut pandang juga ada di pemerintah.

"Sudah dua masa sidang, RUU Terorisme belum progres. Tapi harus diakui juga salah satu belum progresnya, artinya lambat, pemerintah juga tidak satu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

(Baca juga: Pansus Masih Bahas Definisi Terorisme dalam Revisi UU Anti-terorisme)

Pihak pemerintah yang sempat menunda pembahasan beberapa kali, juga menjadi salah satu hal yang membuat RUU Terorisme molor. Sebab, jika dihitung harinya, total sudah 15 hari yang terbuang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, panja juga tidak bisa bekerja setiap hari karena masing-masing anggota juga memiliki agenda lain di komisi.

"Kalau melihat tren pembahasan yang ada sekarang saya tidak yakin schedule yang tadinya menjadi target penyelesaian, yaitu masa sidang yang akan datang (Maret hingga Mei), akan tercapai," tuturnya.

Dari total 118 daftar inventarisasi masalah (DIM), pasal yang dibahas masih di bawah 20 pasal. Selain karena kondisi yang ada, pembahasan RUU Terorisme juga masih sangat dinamis karena kerap muncul usul-usul baru yang perlu diakomodasi dalam revisi.

"Kemarin kesepakatannya, tim pemerintah juga akan menyiapkan definisi. (Target barunya) ya secepat-cepatnya. Karena masih banyak undang-undang lain yang harus dibahas," kata anggota Komisi III itu.

Kompas TV 2016, Kepolisian Ungkap 170 Kasus Terorisme
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.