Fahri Hamzah Kritik Pernyataan Jokowi "Demokrasi Kebablasan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan demokrasi di Indonesia kebablasan, tidak berdasar.

Menurut dia, dalam teori demokrasi, tak ada istilah demokrasi yang kebablasan.

Jokowi menyampaikan itu dalam pidatonya pada acara pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul, Bogor, Rabu, (22/2/2017) kemarin.

"Yang bisa kebablasan itu adalah kebebasannya atau (penerapan) hukumnya. Sehingga ada orang yang mengatakan ini over regulated. Ada kekeliruan dari yang menulis pidato Pak Presiden kemarin," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Fahri mengatakan, yang kebablasan bukan demokrasinya. Indonesia justru terus merawat dan meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab dan penegakan hukum seadil-adilnya.

Ia menambahkan, jika hukum ditegakkan secara adil, maka secara otomatis masyarakat akan bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasannya.

(Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan)

Fahri menyatakan, saat ini justru negara gagal menjamin terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Hal itu terlihat dari kinerja polisi yang dinilainya tidak profesional dan terkesan berpihak pada salah satu golongan.

"Demokrasi itu jangan disalahkan, demokrasi itu kita dapat berdarah-darah ini. Terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu," ujar dia.

Yang disalahkan itu (penegakan) hukumnya, dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah. Jadi Pak Jokowi enggak boleh mengeluh, karena itu soal dirinya sendiri. Bukan soal rakyat," lanjut dia.

Demokrasi di Indonesia

Pada pidatonya kemarin, Presiden Joko Widodo mengaku akhir-akhir ini banyak yang bertanya kepadanya mengenai sistem demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

"Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita kebablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA seperti yang disampaikan Pak OSO, saling memaki dan menghujat kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita," ujar Jokowi.