Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Pak Jokowi Rugi Mau Diseret PDI-P ke Pilkada DKI

Kompas.com - 19/02/2017, 08:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan bahwa koalisi di tingkat nasional dan koalisi di tingkat daerah merupakan dua hal yang berbeda.

Koalisi di tingkat daerah, kata dia, bisa bersifat cair dan tidak harus mengikuti koalisi di tingkat pusat.

Hal tersebut disampaikan Yandri menanggapi pernyataan sejumlah elite PDI-P yang mengajak PAN mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Yandri menegaskan, meski PAN tidak mendukung pencalonan Ahok-Djarot, bukan berarti tidak mendukung pemerintahan Pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya kira kalau berpikir demikian Pak Jokowi yang rugi untuk mau diseret-seret ke masalah koalisi pilkada di DKI," kata Yandri saat dihubungi, Minggu (19/2/2017).

(Baca: Putaran Kedua, PDI-P Jalin Komunikasi dengan PKB, PPP, dan PAN)

Apalagi, Yandri mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah menegaskan netral di Pilkada. Sehingga, Yandri yakin Jokowi sendiri tidak akan mengintervensi keputusan PAN di Pilkada DKI.

"Bukan berarti kalau kami tidak dukung Ahok-Djarot kami tidak dukung Jokowi," ucap Yandri.

Yandri menambahkan, sebenarnya PAN belum menentukan sikap resmi terkait putaran kedua Pilkada DKI, apakah akan netral, mendukung Ahok-Djarot atau Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun ia menyebut mayoritas kader PAN meminta agar tidak mendukung Ahok-Djarot.

(Baca: Pilkada DKI Putaran Kedua, PAN Isyaratkan Dukung Anies-Sandi)

Yandri khawatir jika PAN mengambil keputusan yang bertentangan dengan konstituennya, maka PAN akan ditinggalkan.

"Kami tidak ingin konstituen kami terbuang gara-gara Pilkada DKI, sementara kami harus mempersiapkan Pilkada 2018, dan Pileg, Pilpres 2019. Itu yang lebih penting bagi kami," ucap Yandri.

Kompas TV Perebutan posisi pemimpin Jakarta kini diprediksi akan mengerucut pada dua pasangan, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Walau secara resmi masih menunggu hasil rekapitulasi suara pilkada DKI Jakarta, dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, kedua pasang Ahok-Djarot dan Anies-Sandi diperkirakan akan melanjutkan pertarungan pilkada di putaran kedua Pilgub Jakarta. Sejumlah strategi pun akan disiapkan untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Soal strategi menghadapi pilkada pada putaran kedua, Ahok menyerahkan hal ini pada partai pengusungnya. PDI Perjuangan sebagai partai terbesar yang mendukung Ahok-Djarot berencana merangkul partai-partai yang semula berseberangan Ahok. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melihat partai-partai pendukung pemerintah berpotensi mau merapat bersama PDI Perjuangan untuk mendukung Ahok. Partai politik pendukung Ahok-Djarot lainnya, seperti Golkar juga mengajak Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB bergabung mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan meminta timnya bekerja lebih keras lagi. Untuk memperkuat dukungan, Anies juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim Agus-Sylvi. Partai Gerindra juga akan berusaha keras memenangkan pilkada putaran kedua, termasuk dengan mengajak pendukung Agus-Sylvi Hasil hitung cepat Litbang Kompas menempatkan pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan 42, 87 persen. Sementara Anies-Sandi 39,76 persen, dan Agus-Sylvi 17,37 persen. Penetapan hasil rekapitulasi KPU dari hasil pilkada DKI Jakarta akan disampaikan pada 4 Maret 2017 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com