Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Pastikan Situs KPU Aman dari Peretasan

Kompas.com - 17/02/2017, 18:01 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas berharap tidak ada pihak yang mencoba bertindak jahat dengan meretas server dan laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini, server dan laman tersebut masih aman dan tetap terjaga. Menurut Sigit, tak ada pihak yang mengubah sistem KPU. 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Sigit di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017). 

"Nah harapan kami kepada siapapun orang di luar sana yang berniat tak baik terhadap sistem di KPU, kami berharap mereka tidak lakukan hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada ini," ujar Sigit.

Sigit juga memastikan bahwa server dan laman tersebut ditangani oleh pegawai bagian Informatika (IT) KPU.

(Baca: Jelang Pencoblosan, Situs KPU Yogyakarta Diretas)

Hal ini diungkapkan Sigit untuk membantah rumor bahwa server dikelola pihak ketiga di luar KPU.

"Enggak ada penjagaan yang libatkan pihak luar karena ada berita bahwa IT KPU digawangi oleh orang eksternal di luar KPU itu engga benar dan yang bersangkutan juga sudah klarifikasi. Anda bisa cek di sini juga enggak ada yg bersangkutan," kata Sigit.

Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiansyah juga berharap tidak ada upaya pihak lain yang mencoba meretas server dan laman tersebut.

Mengantisipasi hal itu, KPU sudah menggandeng berbagai pihak untuk lebih memberikan jaminan pengamanan agar laman dan server dan situs KPU tidak bisa diretas.

"Tentu kita sudah ada dengan puslitkom UI, ada juga ahli IT," kata Ferry.

 

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengakui bahwa server dan laman Situng KPU sempat mati (di-shut down) tetapi itu bukan hasil upaya peretasan. Server KPU sempat dimatikan untuk menata peralatan dan jaringan.

(Baca: KPU DKI: Ada Upaya untuk Meretas Server KPU)

Di satu sisi, 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2017 mengunggah dan menginput data C1 ke laman Situng.

Di sisi lain, masyarakat banyak yang mengakses laman tersebut untuk mengetahui hasil penghitungan suara.

"Terlihat ini sudah mulai berat sekali, makin lambat, sehingga kami rapikan. Jadi ada suasana di mana kami harus merapikan, itu harus mati," kata Hadar.

Kini, server dan laman Situng tersebut sudah kembali lancar dan bisa diakses.

Kompas TV Sejumlah massa melakukan unjuk rasa terkait Pilkada Kota Kendari. Massa memprotes proses pilkada yang diklaim sarat pelanggaran politik uang. Orasi perwakilan massa menyampaikan, lembaga pengawas dianggap tidak bekerja maksimal mengawasi jalannya pilkada. Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu, mengimbau agar massa menunggu hasil resmi penghitungan suara untuk menentukan hasil kemenangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com