Kasus Suap Adik Ipar Jokowi dan Pembunuh Kim Jong Nam yang Berpaspor Indonesia

PALMERAH, KOMPAS.com – Presiden Jokowi mempersilakan KPK untuk memproses hukum siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi perkara adik iparnya, Arif Budi Sulistyo, yang disebut dalam dakwaan kasus suap pejabat Ditjen Pajak.

Penegasan Jokowi itu menjadi salah satu berita yang banyak dibaca sepanjang Kamis kemarin (16/2/2017).

Berita lain yang menjadi perhatian adalah soal penangkapan perempuan berpaspor Indonesia oleh kepolisian Malaysia karena diduga terlibat pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara.

Kabar lain yang juga mendapat perhatian pembaca adalah berita bantahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto terkait tudingan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemberian grasi untuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang bermuatan politis.

Berikut 5 berita kemarin yang sebaiknya Anda simak:

1. Kata Jokowi Soal Kasus Suap Adik Iparnya

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal adik iparnya, Arif Budi Sulistyo, yang disebut dalam dakwaan kasus suap pejabat Ditjen Pajak.

Jokowi mempersilakan KPK untuk memproses hukum siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

"Ya kalau ada yang enggak benar diproses hukum saja. Kita semua menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semua menghormati," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

"Saya yakin KPK bekerja sangat profesional dalam memproses semua kasus," tambahnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa ia sudah berkali-kali mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak memercayai orang-orang yang datang mengatasnamakan keluarganya.

"Mungkin lebih dari lima kali. Di sidang kabinet, pertemuan dengan dirut-dirut BUMN, semua saya sampaikan. Saya kira penjelasan yang sangat jelas," ucapnya.

(Baca: KPK Ungkap Peran Arif Budi Sulistyo dalam Kasus Suap Pejabat Pajak )

Sejumlah orang diduga terlibat dalam perkara suap antara Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Beberapa orang yang ikut berperan disebut namanya dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rajamohanan. Salah satunya adalah Arif Budi Sulistyo.

"Semua nama yang disebut dalam surat dakwaan, mengenai peran-perannya, akan dikonfirmasi lebih lanjut di persidangan," ujar jaksa Moch Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/2/2017).

Berdasarkan kronologi yang dijelaskan dalam surat dakwaan, Arif dapat diduga sebagai perantara atau penghubung antara pejabat di Ditjen Pajak dan Rajamohanan.

Selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Pembunuh Kim Jong Nam Perempuan Indonesia?

Kepolisian Malaysia, Kamis (16/2/2017), menangkap perempuan kedua yang diduga terlibat dalam pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri Kim Jong Un.

Pada Rabu malam, polisi Malaysia menangkap perempuan berpaspor Indonesia dan langsung menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, polisi juga menangkap seorang perempuan berusia 28 tahun dan berpaspor Vietnam dalam kasus yang sama.

Kedua perempuan itu ditangkap secara terpisah oleh tim penyidik kematian Kim Jong Nam yang diserang di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA).

Tersangka pertama adalah Doan Thi Huong. Kepala Kepolisian Selangor Abdul Samah Mat mengatakan, perempuan itu akan ditahan tujuh hari sebelum diajukan ke pengadilan.

Sementara itu, perempuan berpaspor Indonesia yang ditangkap kemudian bernama Siti Aishah berusia 25 tahun.

Pada Rabu (15/2/2017), kepolisian Malaysia menangkap seorang perempuan di Bandara Kuala Lumpur terkait dengan pembunuhan kakak tiri Kim Jong Un.

Kepolisian Malaysia dalam rilisnya mengatakan, seorang perempuan berpaspor Vietnam ditangkap pada pukul 08.20 waktu setempat.

Polisi menyebut perempuan bernama Doan Thi Huong (28) itu dikenali lewat rekaman CCTV bandara dan dia sedang dalam kondisi sendirian saat ditangkap.

Kantor berita Malaysia, Bernama, sempat mengabarkan, polisi menangkap seorang perempuan berkebangsaan Myanmar.

Sebelumnya, kepolisian Malaysia memburu para tersangka pembunuh Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

Para pakar patologi di Kuala Lumpur saat ini masih memeriksa jasad Kim Jong Nam untuk mencari penyebab kematian pria yang disebut Korea Selatan dibunuh dua agen perempuan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Wiranto Jawab Tudingan SBY

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait tudingan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemberian grasi untuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang bermuatan politis.

Wiranto pun membantah tudingan tersebut. Dia menuturkan bahwa tidak ada upaya memolitisasi pemberian grasi kepada Antasari, apalagi untuk menyerang pihak tertentu.

"Tidak ada (politisasi). Tidak ada satu upaya untuk berlaku merugikan masyarakat. Saya ada di dalam pemerintahan sekarang dan saya sudah mengawal empat pemerintahan," ujar Wiranto, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).

Wiranto memastikan segala kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dia juga menegaskan bahwa pemberian grasi terhadap Antasari sesuai konstitusi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

"Sudah dijelaskan oleh Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), kami semua bergerak dalam koridor hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara konsistusi, secara hukum. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa mekanisme pemberian grasi sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca berita selengkapnya di sini. 

4. Teman Ahok Istirahat

Pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merajai hasil hitung cepat di beberapa lembaga survei. Pasangan nomor pemilihan dua itu pun diprediksi akan masuk ke putaran kedua.

Roda tim pemenangan belum bisa berhenti dan masih akan melanjutkan strategi pemenangan Basuki-Djarot. Bagaimana dengan "Teman Ahok"?

"Kami kan sudah dua tahun ngurusin Bapak (Ahok), mungkin merasa mulai agak capek ya," ujar pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastomo, kepada Kompas.com, Kamis (16/2/2017).

Singgih mengatakan, mereka belum bisa memutuskan apakah akan ikut membantu perjuangan Basuki-Djarot hingga pilkada berakhir. Hal itu akan mereka bicarakan lebih lanjut. Namun, hal yang pasti adalah mereka membutuhkan istirahat sejenak.

"Kami belum pikirkan itu, yang pasti kami mau istirahat dulu, yang pasti butuh liburan ya teman-teman semuanya," ujar Singgih.

Jika terlibat, kata Singgih, mungkin "Teman Ahok" akan menjadi tim pendukung saja. Singgih mengatakan, garda terdepan tetap ada pada partai politik pengusung Basuki-Djarot.

Meski demikian, Singgih mengatakan, mereka tetap mendukung Basuki. Sejak awal, cita-cita mereka adalah melihat pria yang akrab disapa Ahok itu kembali menjadi gubernur.

Baca beritanya selengkapnya di sini.

5. Kata Media Asing Soal Pilkada DKI

Media-media internasional sepakat menilai Pilkada DKI Jakarta pada 2017 ini menjadi ujian bagi toleransi beragama dan pluralisme di Indonesia.

Harian liberal kiri Amerika Serikat (AS), New York Times, menulis putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan menjadi ujian bagi toleransi di Indonesia.

"Kendati isu seperti pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan pembangunan infrastruktur masih penting buat pemilih, kampanye pemilihan gubernur dibayangi oleh isu keagamaan dan ras yang jarang disaksikan sebelumnya pada era demokrasi Indonesia," tulis media AS itu.

Bagaimana Pilkada DKI Jakarta bisa mengubah Indonesia juga menjadi fokus di stasiun televisi CNN.

Persaingan antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan dua lawan politiknya yang beragama Islam, menurut CNN, menimbulkan pertanyaan apakah negeri berpenduduk Muslim terbanyak di dunia masih berpandangan moderat?

"(Hasil pilkada) ini bahkan mungkin akan ikut menentukan siapa yang akan menjadi presiden baru Indonesia setelah Pemilu 2019," demikian ungkap CNN.

Kekhawatiran serupa disebut oleh media Jerman, ARD.

Dalam laporan berjudul "Akhir Toleransi?", media "pelat merah" itu menulis Indonesia selama ini dijadikan contoh Islam yang toleran.

"Namun, pengadilan penistaan agama terhadap Gubernur Kristen Jakarta menunjukkan pengaruh kaum radikal yang kian meluas. Pemilihan gubernur di Ibu Kota menjadi ujian bagi toleransi," kata ARD.

Selengkapnya bisa dibaca di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.