Kompas.com - 13/02/2017, 14:11 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus mengejar aset para terdakwa kasus korupsi Bank Century di luar negeri.

Baru-baru ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bertandang ke Hongkong untuk mengejar aset milik dua terdakwa kasus Century yang berstatus buron, yakni Hesham Al Warouq dan Rafat Ali Rizvi.

Yasona berkomunikasi dengan Menteri Kehakiman Hongkong dan meyakinkan bahwa status hukum dua terdakwa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, putusan hakim untuk menyita aset harus segera dilaksanakan.

"Saya meyakinkan Pemerintah Hongkong bahwa (proses hukum) itu fair dalam undang-undang di Indonesia," ujar Yasona saat ditemui di Istana Presiden, Senin (13/2/2017).

Yasona juga menjelaskan bahwa dua terdakwa itu tidak hadir dalam seluruh rangkaian persidangannya. Namun, keadaan itu memungkinkan dalam hukum acara di Indonesia. Persidangan semacam itu disebut in absentia.

Dalam sidang vonis yang digelar Desember 2010 itu, hakim memutuskan Hesham dan Rafat bersalah dan dikenakan hukuman penjara 15 tahun serta penyitaan asetnya.

Menurut Yasona, hingga detik ini, keduanya tidak mengajukan banding atas putusan itu. Namun, putusan hakim tersebut sama sekali tidak digubris oleh kedua orang yang berada di luar negeri sejak lama.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami laporkan juga yang dilakukan peradilan di Indonesia sudah sesuai dengan hak asasi manusia. Maka kami optimis (mendapatkan aset terdakwa)," ujar Yasona.

(Baca juga: Urus Kasus Century di Hongkong, Yasonna Tak Dapat Penuhi Panggilan KPK)

Yasona menegaskan, pemerintah akan melakukan apa pun demi pengembalian aset terdakwa korupsi kepada negara, termasuk perkara Century.

"Kami sadar ini perjalanan panjang. Tapi kalau kita berhenti, mereka (terdakwa) merasa menang. Padahal kelakuan mereka enggak benar secara hukum. Bayangkan Century itu sudah delapan tahun loh, kami akan kejar terus," ujar Yasona.

Untuk keterangan lengkap perjalanannya ke Hongkong, Yasona mengatakan akan segera mengeluarkan siaran pers yang lebih jelas terkait penyitaan aset perkara Century.

Kompas TV Koruptor Bank Century Ini Berhasil Ditangkap

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X