Kompas.com - 11/02/2017, 06:20 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim di Depok, Jumat (27/1/2017). Iwan SupriyatnaPresiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim di Depok, Jumat (27/1/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menyiapkan langkah hukum terhadap Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. Langkah ini disiapkan karena Hanura menganggap Chappy sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada salah satu anggota DPR Fraksi Hanura Mukhtar Tompo.

"Sedang dipersiapkan untuk langkah hukumnya," kata Wakil Sekjen Partai Hanura Krisna Murti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/2/2017) malam.

Krisna yang juga berprofesi pengacara mengatakan, langkah hukum perlu dilakukan  agar insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Ia meminta Chappy untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mukhtar dan Komisi VII DPR.

“DPR lembaga terhormat, seharusnya Pak Chappy menghormati. Sehingga jangan melihat Hanura kadernya kecil di parlemen, namun bilamana dilecehkan kita juga tidak akan tinggal diam,” ucap Krisna.

Dia menegaskan, seluruh anggota DPR, termasuk dari Fraksi Hanura, berhak untuk menegur atau pun bertanya kepada mitra kerjanya. Apalagi pertanyaaan itu dilakukan saat rapat dengar pendapat.

Krisna mengatakan, jalur lain yang sudah ditempuh yakni melalui fraksi Hanura di DPR. Fraksi Hanura sudah mengadukan ke pimpinan DPR mengenai perbuatan tidak menyenangkan yanh dilakukan Chappy.

"Ketua Umum Hanura Pak Oesman Sapta marah sekali anak buahnya dilecehkan, disepelekan. Sangat kecewa sekali," ucap Krisna.

Sebelumnya, Mukhtar menjelaskan insidennya dengan Chappy Hakim. Saat itu, ia mengaku hendak menyalami Chappy. Namun ajakan itu justru ditolak oleh Chappy.

(Baca: Penjelasan Dirut Freeport soal Insiden Saat Rapat dengan Komisi VII )

Ia menjelaskan, awalnya dia hanya meminta konsistensi pernyataan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik. Namun, ia merasa penjelasan yang diberikan oleh Freeport tidak konsisten. Ketidakonsistenan itu terjadi karena penjelasan antara Freeport dengan pembangunan di Gresik tidak sinkron.

"Padahal saya tidak menyampaikan pernyataan langsung yang ditujukan ke Pak Chappy. Saya hanya minta teman-teman dari Freeport agar jelas dan konsisten dalam menjawab pertanyaan. Dan Pak Chappy juga tidak memberikan pernyataan tadi," ujar Mukhtar.

Sementara itu, Chappy membantah telah memukul Mukhtar, seperti yang telah diberitakan sejumlah media. Hal itu, menurut dia, senada dengan pernyataan Mukhtar yang juga mengaku tak ada pemukulan.

"Seusai rapat bersama sembilan perusahaan tambang bersama Freeport, saudara Mukhtar menghampiri saya. Saya mempertanyakan tanggapannya mengenai ketidakkonsistenan perusahaan dan meminta dia menunjukan ketidakkonsistenannya," tutur Chappy melalui keterangan tertulis, Kamis (9/2/2017).

Namun, ia menambahkan, apa yang terjadi seusai rapat merupakan hal yang tak diinginkan oleh pihak mana pun. "Dengan tulus saya memohon maaf dengan tulus kepada Komisi VII atas polemik yang terjadi," ujar Chappy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Nasional
Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Nasional
Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.