Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Insiden dengan Dirut Freeport, Hanura Siapkan Langkah Hukum

Kompas.com - 11/02/2017, 06:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menyiapkan langkah hukum terhadap Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. Langkah ini disiapkan karena Hanura menganggap Chappy sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada salah satu anggota DPR Fraksi Hanura Mukhtar Tompo.

"Sedang dipersiapkan untuk langkah hukumnya," kata Wakil Sekjen Partai Hanura Krisna Murti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/2/2017) malam.

Krisna yang juga berprofesi pengacara mengatakan, langkah hukum perlu dilakukan  agar insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Ia meminta Chappy untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mukhtar dan Komisi VII DPR.

“DPR lembaga terhormat, seharusnya Pak Chappy menghormati. Sehingga jangan melihat Hanura kadernya kecil di parlemen, namun bilamana dilecehkan kita juga tidak akan tinggal diam,” ucap Krisna.

Dia menegaskan, seluruh anggota DPR, termasuk dari Fraksi Hanura, berhak untuk menegur atau pun bertanya kepada mitra kerjanya. Apalagi pertanyaaan itu dilakukan saat rapat dengar pendapat.

Krisna mengatakan, jalur lain yang sudah ditempuh yakni melalui fraksi Hanura di DPR. Fraksi Hanura sudah mengadukan ke pimpinan DPR mengenai perbuatan tidak menyenangkan yanh dilakukan Chappy.

"Ketua Umum Hanura Pak Oesman Sapta marah sekali anak buahnya dilecehkan, disepelekan. Sangat kecewa sekali," ucap Krisna.

Sebelumnya, Mukhtar menjelaskan insidennya dengan Chappy Hakim. Saat itu, ia mengaku hendak menyalami Chappy. Namun ajakan itu justru ditolak oleh Chappy.

(Baca: Penjelasan Dirut Freeport soal Insiden Saat Rapat dengan Komisi VII )

Ia menjelaskan, awalnya dia hanya meminta konsistensi pernyataan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik. Namun, ia merasa penjelasan yang diberikan oleh Freeport tidak konsisten. Ketidakonsistenan itu terjadi karena penjelasan antara Freeport dengan pembangunan di Gresik tidak sinkron.

"Padahal saya tidak menyampaikan pernyataan langsung yang ditujukan ke Pak Chappy. Saya hanya minta teman-teman dari Freeport agar jelas dan konsisten dalam menjawab pertanyaan. Dan Pak Chappy juga tidak memberikan pernyataan tadi," ujar Mukhtar.

Sementara itu, Chappy membantah telah memukul Mukhtar, seperti yang telah diberitakan sejumlah media. Hal itu, menurut dia, senada dengan pernyataan Mukhtar yang juga mengaku tak ada pemukulan.

"Seusai rapat bersama sembilan perusahaan tambang bersama Freeport, saudara Mukhtar menghampiri saya. Saya mempertanyakan tanggapannya mengenai ketidakkonsistenan perusahaan dan meminta dia menunjukan ketidakkonsistenannya," tutur Chappy melalui keterangan tertulis, Kamis (9/2/2017).

Namun, ia menambahkan, apa yang terjadi seusai rapat merupakan hal yang tak diinginkan oleh pihak mana pun. "Dengan tulus saya memohon maaf dengan tulus kepada Komisi VII atas polemik yang terjadi," ujar Chappy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com