Penjelasan Dirut Freeport soal Insiden Saat Rapat dengan Komisi VII

Kompas.com - 09/02/2017, 23:09 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di FIB UI, Depok, Jumat (27/1/2017). Iwan Supriyatna/Kompas.comPresiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di FIB UI, Depok, Jumat (27/1/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Marsekal (Purn) Chappy Hakim, mengklarifikasi insiden yang melibatkan dirinya dengan anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII.

Saat itu rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Chappy membantah telah memukul Mukhtar, seperti yang telah diberitakan sejumlah media. Hal itu, menurut dia, senada dengan pernyataan Mukhtar yang juga mengaku tak ada pemukulan.

"Seusai rapat bersama sembilan perusahaan tambang bersama Freeport, saudara Mukhtar menghampiri saya. Saya mempertanyakan tanggapannya mengenai ketidakkonsistenan perusahaan dan meminta dia menunjukan ketidakkonsistenannya," tutur Chappy melalui keterangan tertulis, Kamis (9/2/2017).

Namun, ia menambahkan, apa yang terjadi seusai rapat merupakan hal yang tak diinginkan oleh pihak mana pun.

"Dengan tulus saya memohon maaf dengan tulus kepada Komisi VII atas polemik yang terjadi," ujar Chappy.

Dia memastikan akan tetap mematuhi peraturan hukum di Indonesia terkait polemik yang terjadi saat rapat. Ia pun berharap dapat terus bekerja sama dan berkontribusi untuk seluruh pemangku kepentingan di Papua dan Indonesia.

"Saya sangat menghargai atas semua masukan konstruktif yang diberikan oleh Komisi VII," kata dia.

Sebelumnya, Mukhtar menjelaskan insidennya dengan Chappy Hakim. Saat itu, ia mengaku hendak menyalami Chappy. Namun ajakan itu justru ditolak oleh Chappy.

"Waktu itu saya mau nyalamin dia. Waktu tangan saya ulurkan dia menepis tangan saya. Lalu menunjuk-nunjuk saya sambil teriak. 'Kau jangan macam-macam. Mana itu tidak konsisten. Mana? Saya ini konsisten, mana?" ujar Mukhtar menirukan suara Chappy.

(Baca juga: Rapat Kerja, Dirut Freeport Berpolemik dengan Anggota Komisi VII)

Ia menjelaskan, awalnya dia hanya meminta konsistensi pernyataan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik. Namun ia merasa penjelasan yang diberikan oleh Freeport tidak konsisten.

Ketidakonsistenan itu terjadi karena penjelasan antara Freeport dengan pembangun di Gresik tidak sinkron.

"Padahal saya tidak menyampaikan pernyataan langsung yang ditujukan ke Pak Chappy. Saya hanya minta teman-teman dari Freeport agar jelas dan konsisten dalam menjawab pertanyaan. Dan Pak Chappy juga tidak memberikan pernyataan tadi," ujar politisi Partai Hanura itu.

Kompas TV Pemerintah Tolak Syarat Freeport Untuk Ubah Kontraknya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.