Wiranto Tegaskan soal Sanksi bagi PNS yang Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjamin bahwa pemerintah akan bersikap netral terkait penyelenggaraan pilkada serentak, terutama di DKI Jakarta, pada 15 Februari mendatang.

Hal tersebut dia sampaikan usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait persiapan keamanan pilkada serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

"Terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2017, pemerintah sudah siap, baik secara materi maupun juga siap secara sikap netral. Itu dapat dijamin," ujar Wiranto.

Selain itu, dia juga meminta seluruh aparatur sipil negara tidak menunjukkan sikap dukungannya terhadap salah satu pasang calon. Wiranto juga melarang aparatur sipil negara mendorong atau mengarahkan masyarakat agar memilih calon yang didukungnya.

"Semua pihak menaati peraturan sebab dengan taat peraturan tentu tidak ada konflik. Aparat sipil negara yang tidak netral akan ditindak dan diberi sanksi. Ada sanksi administrasi dan sanksi moral. Nanti akan dilihat sampai sejauh mana pelanggarannya," tutur Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga menginstruksikan aparat keamanan untuk menindak tegas siapapun yang mengganggu proses penyelenggaraan pilkada.

"Kami berjaga dari pihak-pihak yang memanfaatkan pilkada ini dengan langkah-langkah yang justru menodai. Maka dari itu, saya instruksikan kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas tanpa ragu tanpa pandang bulu kepada siapa pun yang mengganggu pilkada serentak," kata Wiranto.

(Baca: Sumarsono: Saya Dengar Ada Lurah yang Tidak Netral)

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah adanya kabar sejumlah kepala dinas Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan dukungan terhadap salah satu pasang calon pilkada.

Sumarsono menuturkan bahwa dia sudah menyampaikan soal netralitas ke seluruh jajarannya dan menegaskan terkait sanksi yang diberikan jika terbukti tidak netral.

"Tidak ada satu pun kadis yang menyatakan dukungan kepada paslon tertentu. Saya sudah menantang yang menyampaikan informasi tadi. Kalau ada, akan saya berhentikan," ujar Sumarsono.

(Baca: Ini Sanksi bagi Pejabat DKI yang Tidak Netral pada Pilkada)

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Torry Djohar, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Jury Ardiantoro, Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Suntana, dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Selain itu, rapat dihadiri pula oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Kepala Staf Umum Panglima TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.