Kompas.com - 06/02/2017, 19:30 WIB
Seragam PNS diubah mulai Senin (8/2/2016). Tak hanya mengenakan seragam berwarna krem, PNS nantinya juga memiliki seragam dinas batik dan juga kemeja putih. Dok. KemendagriSeragam PNS diubah mulai Senin (8/2/2016). Tak hanya mengenakan seragam berwarna krem, PNS nantinya juga memiliki seragam dinas batik dan juga kemeja putih.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjamin bahwa pemerintah akan bersikap netral terkait penyelenggaraan pilkada serentak, terutama di DKI Jakarta, pada 15 Februari mendatang.

Hal tersebut dia sampaikan usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait persiapan keamanan pilkada serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

"Terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2017, pemerintah sudah siap, baik secara materi maupun juga siap secara sikap netral. Itu dapat dijamin," ujar Wiranto.

Selain itu, dia juga meminta seluruh aparatur sipil negara tidak menunjukkan sikap dukungannya terhadap salah satu pasang calon. Wiranto juga melarang aparatur sipil negara mendorong atau mengarahkan masyarakat agar memilih calon yang didukungnya.

"Semua pihak menaati peraturan sebab dengan taat peraturan tentu tidak ada konflik. Aparat sipil negara yang tidak netral akan ditindak dan diberi sanksi. Ada sanksi administrasi dan sanksi moral. Nanti akan dilihat sampai sejauh mana pelanggarannya," tutur Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga menginstruksikan aparat keamanan untuk menindak tegas siapapun yang mengganggu proses penyelenggaraan pilkada.

"Kami berjaga dari pihak-pihak yang memanfaatkan pilkada ini dengan langkah-langkah yang justru menodai. Maka dari itu, saya instruksikan kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas tanpa ragu tanpa pandang bulu kepada siapa pun yang mengganggu pilkada serentak," kata Wiranto.

(Baca: Sumarsono: Saya Dengar Ada Lurah yang Tidak Netral)

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah adanya kabar sejumlah kepala dinas Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan dukungan terhadap salah satu pasang calon pilkada.

Sumarsono menuturkan bahwa dia sudah menyampaikan soal netralitas ke seluruh jajarannya dan menegaskan terkait sanksi yang diberikan jika terbukti tidak netral.

"Tidak ada satu pun kadis yang menyatakan dukungan kepada paslon tertentu. Saya sudah menantang yang menyampaikan informasi tadi. Kalau ada, akan saya berhentikan," ujar Sumarsono.

(Baca: Ini Sanksi bagi Pejabat DKI yang Tidak Netral pada Pilkada)

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Torry Djohar, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Jury Ardiantoro, Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Suntana, dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Selain itu, rapat dihadiri pula oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Kepala Staf Umum Panglima TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X