Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, Kemendagri Kembali Ingatkan ASN untuk Netral

Kompas.com - 02/02/2017, 13:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada Serentak 2017 akan digelar dalam hitungan hari. Kementerian Dalam Negeri kembali mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dan tak berpihak.

Bagi mereka yang kedapatan terlibat tim sukses pilkada, sanksi tegas menunggu.

"Sekali lagi kami ingatkan ASN harus benar-benar netral di lapangan, dan ini akan dilakukan tindakan tegas menurut instruksi Mendagri," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono sebelum rapat kerja Kemendagri dan Komisi II DPR, Kamis (2/2/2017).

Pihak Kemendagri juga terus menungu pengaduan masyarakat jika ada indikasi para ASN yang tidak netral. Kemendagri juga terus berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Semua aspirasi, baik dari masyarakat maupun Bawaslu, akan disampaikan kepada masing-masing pengawas pemilu di daerah.

"Kalau memang enggak netral, tidak segan-segan akan kami berikan sanksi tegas, mulai dari penurunan pangkat sampai pemberhentian kalau dia benar-benar berpartai politik," kata Plt Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi pada Desember 2016 lalu mengatakan, di beberapa daerah aparatur sipil negara (ASN) terbelah dalam menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah.

Meski tidak mencuat ke publik, terpecahnya ASN bisa dirasakan. Haryadi mengatakan, bahkan ada ASN yang berani menunjukkan dukungannya secara terbuka.

Kompas TV Ingin Pilkada Makin Mutakhir, Kemendagri Adakan Rakornas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com