Kompas.com - 06/02/2017, 16:34 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai isu penyadapan sedianya tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, dia mengingatkan bahwa penyadapan tidak bisa dilakukan sembarangan.

Menurut Fadli, penyadapan bisa saja dilakukan jika sesuai aturan. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 20/PUU-XIV/2016.

MK memutuskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan putusan tersebut, menurut Fadli, perlu dipahami bahwa penyadapan bisa dilakukan, tetapi atas permintaan aparat penegak hukum. Jika tidak, penyadapan yang dilakukan adalah ilegal dan dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.

"MK sudah ambil satu keputusan bahwa itu tidak bisa dijadikan alat bukti, dan itu menjadi kriminal. Kalau ada yang melakukan penyadapan ilegal, jelas itu kriminal. Ini merusak demokrasi dan HAM," kata Fadli di Jakarta, Senin (6/2/2017). 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa komunikasinya di telepon disadap. Perasaan SBY itu muncul sebagai reaksi atas fakta persidangan kasus Basuki Tjahaja Purnama yang disangka menodai agama.

Dalam persidangan, tim pengacara Ahok mengaku memiliki bukti soal komunikasi antara SBY dan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin. Hal itu yang ditanyakan pengacara kepada Ma'ruf yang dihadirkan sebagai saksi.

"Apakah pada hari Kamis, sebelum bertemu paslon (pasangan calon) nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama, mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU. Kedua, minta segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?" kata Humphrey Djemat, salah satu pengacara Ahok, kepada Ma'ruf.

Tim pengacara merasa tidak pernah menyebutkan bahwa bukti yang dimiliki berupa rekaman atau transkrip percakapan. Bisa saja, menurut tim pengacara, bukti itu berupa kesaksian. Tim pengacara tidak akan mengungkap wujud bukti yang dimiliki selain di pengadilan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Nasional
Dana BOS Pesantren Tahap II Segera Cair, Kemenag Sedang Validasi Data Santri

Dana BOS Pesantren Tahap II Segera Cair, Kemenag Sedang Validasi Data Santri

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Ditahan di Mako Brimob

Polri: Irjen Ferdy Sambo Ditahan di Mako Brimob

Nasional
KSP Sebut Pemerintah Terus Salurkan Bantuan bagi Warga Lanny Jaya meski Sulit Dijangkau

KSP Sebut Pemerintah Terus Salurkan Bantuan bagi Warga Lanny Jaya meski Sulit Dijangkau

Nasional
Zulhas Sebut KIB Akan Pakai Politik Gagasan dalam Pemilu 2024

Zulhas Sebut KIB Akan Pakai Politik Gagasan dalam Pemilu 2024

Nasional
Kasus Brigadir J dan Bujukan Orangtua yang Buat Bharada E Buka-bukaan

Kasus Brigadir J dan Bujukan Orangtua yang Buat Bharada E Buka-bukaan

Nasional
Daftarkan Golkar ke KPU, Airlangga: Pemilu Harus Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Daftarkan Golkar ke KPU, Airlangga: Pemilu Harus Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Nasional
Polri Sebut Hasil Otopsi Kedua Brigadir J Segera Diumumkan

Polri Sebut Hasil Otopsi Kedua Brigadir J Segera Diumumkan

Nasional
Meski Aturan Turunan Belum Terbit, Kementerian PPPA Tegaskan UU TPKS Sudah Bisa Diterapkan

Meski Aturan Turunan Belum Terbit, Kementerian PPPA Tegaskan UU TPKS Sudah Bisa Diterapkan

Nasional
Prabowo: Saya Akan Berjuang Perkokoh Hubungan RI dan Malaysia

Prabowo: Saya Akan Berjuang Perkokoh Hubungan RI dan Malaysia

Nasional
PSI Targetkan Lolos Senayan, Raih 10,6 Juta Suara di Seluruh Indonesia

PSI Targetkan Lolos Senayan, Raih 10,6 Juta Suara di Seluruh Indonesia

Nasional
Butuh Waktu Sebulan buat Polri Ungkap Tersangka Dalang Pembunuhan Brigadir J

Butuh Waktu Sebulan buat Polri Ungkap Tersangka Dalang Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Perhatian Presiden Dinilai Jadi Pendorong Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J

Perhatian Presiden Dinilai Jadi Pendorong Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J

Nasional
PSI: Capres Jokowi Akan Jadi Capres PSI

PSI: Capres Jokowi Akan Jadi Capres PSI

Nasional
KPK Resmikan Gedung Penyimpanan Barang Sitaan Korupsi di Cawang

KPK Resmikan Gedung Penyimpanan Barang Sitaan Korupsi di Cawang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.