Kompas.com - 02/02/2017, 06:51 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAGedung Mahkamah Konstitusi
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu menyusul kasus dugaan suap yang menyeret hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Patrialis adalah hakim konstitusi kedua yang terjerat kasus suap. Atas dasar itu, sejumlah pihak, termasuk MK dan Komisi III DPR, menilai perlu ada revisi UU MK terkait sejumlah poin.

Namun, karena kondisinya cukup mendesak, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengusulkan agar Presiden mengeluarkan Perppu.

(Baca: MK Dinilai Perlu Diawasi Lembaga Pengawas Etika Hakim)

"Kalau saya lebih mendorong Presiden mengeluarkan Perppu. Sebab, ini sudah keadaan darurat. Supaya lebih cepat bagian-bagian mana yang harus direvisi," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Mengenai poin-poin UU MK yang perlu dibenahi, kata dia, harus dibicarakan antara pemerintah, DPR dan MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trimedya menyebutkan, salah satunya berkaitan dengan sejenis badan pengawas di luar MK. Badan tersebut akan mengawasi perilaku hakim. Pengawasan tak masuk ke dalam substansi putusan hakim.

Hal lain berkaitan dengan pembatasan usia hakim konstitusi yang menurutnya perlu dinaikkan.

"Saya, misalnya, mengusulkan usia hakim konstitusi (minimal) 55 tahun. Kalau sekarang kan 47 tahun. Orang 50 tahunan dan 40 tahunan kan beda. 55 sudah jelang 60 tahun. Mudah-mudahan lebih wise, negarawan," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X