Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Dewan Etik Dinilai Belum Maksimal, MK Perlu Lembaga Penjaga

Kompas.com - 01/02/2017, 19:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun menilai, peran Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) belum maksimal dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi.

Alasannya, karena pembentukan dan pembiayaan operasionalnya masih difasilitasi oleh MK.

"Sehingga ada perasaan ewuh pakewuh, sehingga justru terlihat bahwa Dewan Etik itu banyak melindungi hakim-hakim yang melanggar kode etik," ujar Refly, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

Ia mencontohkan, pada penanganan kasus memo/katebelece pada April 2015 lalu.

Saat itu, Ketua MK, Arief Hidayat dinilai melanggar kode etik hakim karena mengirim pesan kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono.

"Itu malah dikasih sanksi ringan, padahal kan pelanggaran berat," kata Refly.

Oleh karena itu, lanjut Refly, perlu ada lembaga tersendiri yang berada di luar MK.

Namun, lembaga tersebut sebaiknya tak disebut sebagai pengawas.

"Bahasanya itu menjaga keluhuran dan martabat hakim, termasuk hakim konstitusi. Kalau menjaga keluhuran dan martabat maka pendekatannya positif, bahwa hakim itu adalah luhur dan bermartabat. Agar dia tidak terjerembab, maka harus dijaga keluhuran dan martabatnya," ujarnya.

Ditemui terpisah, Ketua MK Arief Hidayat sependapat dengan Refly.

Menurut Arief, jika nantinya ada lembaga lain yang perannya menjaga kehormatan MK maka jangan disebut sebagai lembaga pengawas.

Makna kata "pengawas" berbeda dengan "menjaga".

Ia berpendapat, makna pada kata "pengawas" memunculkan asumsi adanya sub-ordinat atau bertingkat antara MK dengan lembaga tersebut. 

Di sisi lain, lembaga peradilan harus berdiri sendiri.

Oleh karena itu, harus bersifat Independen dan tidak memihak atau dipengaruhi.

Kata "pengawasan" dan asumsi memunculkan sub-ordinat itu dianggap bisa bertentangan dengan independensi peradilan karena seakan-akan diawasi.

"Jadi itu namanya lembaga menjaga. Paradigmanya beda," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com