Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2017, 18:03 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, Sylviana Murni, diperiksa selama lebih dari delapan jam dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta.

Ia selesai diperiksa pukul 17.30 WIB.

Sylvi mengatakan, pada pemeriksaan hari ini, ia diperlihatkan beberapa dokumen terkait dana hibah untuk Kwarda Pramuka DKI.

"Ada beberapa dokumen yang diperlihatkan, apakah ini tandatangan bu Sylvi. Betul," ujar Sylvi, seusai diperiksa, di Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kuningan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Sylvi mengatakan, agar dana hibah dikucurkan, harus ada proposal yang memuat rencana program dan kegiatan.

(Baca: Sylviana Murni Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Dana Hibah)

Menurut dia, dana hibah itu tak hanya untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta, tetapi juga untuk puluhan kwartir cabang dan ranting di Jakarta.

"Dana itu ada enam kwartir cabang dan ada 44 kwartir ranting yang alokasi dananya ada di hibah itu," kata Sylvi.

Sylvi mengatakan, selama ini orang salah beranggapan.

Alokasi dana hibah sebesar Rp 6,8 miliar itu tak hanya untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta, tetapi juga untuk tingkat cabang dan ranting.

Sylvi mengaku, membenarkan semua dokumen yang ditunjukkan penyidik, termasuk soal pengembalian dana yang tidak terpakai.

Dengan demikian, Sylvi menganggap tak ada masalah dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Dalam hal ini, Sylvi juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua nonaktif Kwarda Pramuka DKI Jakarta.

Ia mengakui, dalam penggunaan dana hibah, ada sejumlah program yang tidak berjalan. Namun, pihaknya telah melakukan audit.

Kemudian, dana hibah yang tidak terpakai karena adanya program yang tidak berjalan dikembalikan kepada Pemprov DKI.

Adapun jumlahnya sekitar Rp 801 juta.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, ada anggaran sebesar Rp 6,8 miliar dari bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka.

Kemudian, ada laporan dugaan penyelewenang pengelolaan dana hibah yang sebelumnya dilaporkan sebagai dana bansos tersebut.

"Patut diduga ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tindak pidana korupsi," kata Martinus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 6 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 6 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Nasional
BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Nasional
Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam 'Reshuffle' Kabinet

Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam "Reshuffle" Kabinet

Nasional
MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

Nasional
Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Nasional
Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Nasional
Jawab soal Kabar 'Reshuffle' Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Jawab soal Kabar "Reshuffle" Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Nasional
Disebut Raja 'Conflict of Interest' oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Disebut Raja "Conflict of Interest" oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Nasional
Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Nasional
Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, 'Ndeso', tapi...

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, "Ndeso", tapi...

Nasional
Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.