JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI mendapatkan informasi rencana aksi massa pada masa tentang Pilkada serentak 2017.
Masa tenang Pilkada 2017 sedianya berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara, yakin pada 12-14 Februari 2017.
"Saya mendapat informasi bahwa minggu tenang akan ada demo. Kalau demo tidak masalah, asalkan tidak menyangkut tentang Pilkada," kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Meski demikian, Gatot menyebutkan belum mengetahui motif dari rencana aksi tersebut. Bila bersifat politis, Gatot meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melarang rencana aksi itu.
"Yang berbau politis Pilkada, maka Bawaslu harus melarang. TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu," ujar Gatot.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardianto mengatakan, mobilisasi masa dapat dilakukan sebagai salah satu cara memenangkan Pilkada. KPU, lanjut Juri, menyerahkan penanganan keamanan kepada Kepolisan.
"Kalau mengganggu ketertiban umum, maka polisi punya prosedur mengatasinya. Sampai situ tidak ada masalah. Masalahnya kalau ada yang menghalangi atau memaksa untuk memilih," ujar Juri.