Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Ada Jurusan Membuat Aplikasi di SMK

Kompas.com - 26/01/2017, 15:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai jurusan yang saat ini diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak berkembang mengikuti kemajuan zaman.

Selama bertahun-tahun, tak ada satupun jurusan baru yang bisa menjadi pilihan siswa.

"Saya lihat SMK dari dulu jurusan bangunan, mesin, jurusan apalagi? Jurusan listrik. Kenapa tidak ada hal-hal spesifik di situ?" kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Hadir dalam acara ini para guru dari berbagai sekolah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Hadir pula 2.844 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK dari wilayah yang sama.

"Jangan terus menerus linear, monoton, yang tidak ada loncatan perubahan," tambah Jokowi.

Jokowi ingin ada jurusan-jurusan baru yang dibuka mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi saat ini. Misalnya, jurusan membuat video hingga membuat aplikasi.

"Karena dunia sudah berubah, dan perubahan sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Kalau tidak diantispasi dan disiapkan secara baik, betul-betul kita akan ditinggal dan kalah dalam kompetisi ke depan," ucap Jokowi.

Jokowi juga ingin ada jurusan spesifik layaknya di Jerman. Di negara itu, ada jurusan spesifik yang hanya membuat dan memasang jendela, membuat pintu dan memasan pintu.

"Buat mesin juga spesifik, kenapa tidak membuat jutusan seperti itu?" ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sementara untuk menunjang jurusan yang ada, Jokowi juga meminta peningkatan kualitas guru.

Jokowi mengaku mendapat informasi bahwa 70 persen guru SMK saat ini hanya bisa mengajarkan teori.

Padahal, seharusnya 70 persen guru bisa mengajarkan praktek kepada siswa. Jokowi menilai peran SMK sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia.

Apalagi pada tahun 2020 Indonesia mempunyai bonus demografi yang harusnya dimanfaatkan dengan baik.

"Kalau kualitas SDM tidak disiapkan maka bonus demografi ini justru akan jadi bumerang bagi kita semua," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com