Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Nilai Masyarakat Sudah Cerdas Sikapi Kicauan Anas

Kompas.com - 25/01/2017, 18:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai masyarakat sudah cerdas untuk menanggapi kicauan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Twitter yang membandingkan sifat negarawan dan politisi.

"Soal sindiran politik, siapa yang disindir, siapa yang menyindir, substansinya (sindiran) apa, saya pikir masyarakat sudah cerdas menanggapinya," kata Didik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Menurut dia, siapapun bisa berpendapat atau bahkan menyindir. Apalagi, kata Didik, sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk berpendapat.

(Baca: Demokrat Balas Kicauan Anas dengan Falsafah Jawa)

Ia menambahkan, dalam negara demokrasi pula, perbedaan pandangan merupakan hal wajar sehingga tak bisa seseorang memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Didik mengatakan sepanjang tidak mengandung unsur fitnah, tindakan Anas berkicau di Twitter tak ada salahnya.

"Kalau mengandung unsur pidana seperti fitnah, baru kami siapkan langkah hukum," papar Didik.

Saat ditanya apakah kicauan Anas akan memengaruhi elektabilitas pasangan Agus Harimurti - Sylviana Murni yang diusung Demokrat, Didik menjawab dengan tegas hal itu tak akan memengaruhi.

"Saya pikir itu dua hal yang berbeda, politik di DKI berbeda dengan politik tradisional, dalam tanda kutip seperti sindiran politik. Masyarakat DKI sudah cerdas," tutur dia.

Sebelumnya, I Gede Pasek Suardika, politisi yang selama ini dikenal dekat dengan Anas, menilai kicauan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat membedakan mana sikap seorang negarawanan dan sikap seorang politisi.

(Baca: Anas Urbaningrum: Pemimpin yang Harusnya Jadi Tuntunan Malah Jadi Tontonan Rakyat)

"Ini penting agar publik tidak terkecoh dengan tampilan semu yang sekarang banyak menghipnotis," kata Pasek.

Pesan tersebut dianggapnya penting agar publik tidak tertipu, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang belakangan terjadi.

"Cukup sudah AU dan beberapa orang tertipu dan menjadi korbannya. Jangan sampai publik semua menjadi korban berikutnya karena sangat berbahaya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com